Hasil pencarian "KPK", 7468 hasil ditemukan.
Kontras dengan Tonny, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pikir-pikir.
untuk melepas jabatan Dirwan Mahmud sebagai Ketua DPW Bengkulu dan menyerahkan secara penuh proses hukum yang ada kepada KPK.. Sebagai informasi, KPK menetapkan Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud sebagai tersangka dalam kasus suap... Selain itu, dari pihak pemberi hadiah, KPK menetapkan satu orang dari unsur swasta, Juhari.
Jakarta, era.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bengkulu Selatan periode 2016-2021 Dirwan Mahmud sebagai.. menerima suap sebagai bagian dari commitment fee 15 persen dari lima proyek di Bengkulu Selatan," kata Juru Bicara KPK.. Selain itu, dari pihak pemberi hadiah, KPK menetapkan satu orang dari unsur swasta, Juhari.
Sebelumnya, Tonny telah menjalani sidang tuntutan dan oleh JPU KPK ia dituntut 7 tahun penjara dan denda 300 juta Rupiah.. Pasalnya, ia mengakui dan menyadari bahwa apa yang selama ini disampaikan oleh KPK dalam persidangannya adalah benar.
Dirinya akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK... Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud sebagai tersangka dalam kasus suap... Selain itu, dari pihak pemberi hadiah, KPK menetapkan satu orang dari unsur swasta, Juhari.
Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud sebagai tersangka dalam kasus suap... Selain itu, dari pihak pemberi hadiah, KPK menetapkan satu orang dari unsur swasta, Juhari... Baca Juga : KPK OTT Kepala Daerah Bengkulu
Dari hasil pemeriksaan dan gelar perkara itu, KPK sampai pada kesimpulan bahwa Dirwan telah memenuhi unsur dugaan tindak.. , Basaria Panjaitan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu, (16/5/2018)... Selain itu, dari pihak pemberi hadiah, KPK menetapkan satu orang dari unsur swasta, Juhari.
Rita juga menyebut dirinya akan mengikuti pesantren kilat yang diselenggarakan di dalam Rutan KPK... Sebab, menurut Rita, delapan orang koruptor perempuan KPK yang ia temui di dalam rutan memiliki pemahaman agama yang kuat.. Jadinya lebih konsen di sana (Rutan KPK). Ketika azan semua langsung salat,” tuturnya.
Jakarta, era.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjaring sejumlah orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT)... Selain mengamankan kepala daerah, KPK juga mengamankan tiga orang lain yang merupakan keluarga, pihak swasta, dan Pegawai.. konfirmasi, sudah diamankan beberapa orang di daerah Bengkulu, termasuk kepala daerah dan swasta," kata Juru Bicara KPK
mana Ombudsman ingin bicara, jangan-jangan pelibatan TNI itu mengundang mal baru," kata dia di Gedung Merah Putih KPK.. Di UU teroris yang ada sekarang penyadapan harus izin ketua PN (wewenangnya sama dengan KPK).
Baca Juga : AGK-YAN Siap Libatkan KPK Awasi Keuangan Malut (Infografis/era.id)
pengendalian gratifikasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK.. "Kita berkomitmen untuk kerja dekat dengan KPK," tutur Anies di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (15/5.. Kalau ada yang bertanya bagaimana caranya, nanti bisa berkoordinasi dengan kita (KPK RI)," kata Saut.
Jakarta, era.id - Penyidik KPK memanggil Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani untuk diperiksa sebagai.. Selain memeriksa Askolani, KPK juga memeriksa dua orang lainnya terkait kasus Bakamla yaitu Ketua DPD Golkar Jakarta Utara.. Sebelumnya, KPK juga memanggil politisi Yorrys Raweyai dalam kasus yang sama.
Menurutnya, ada error in persona dalam dakwaan KPK kepadanya... Penjelasan eksepsi lantas dilanjutkan kuasa hukum Syarifuddin, Yusril Ihza Mahendra yang mengatakan, dakwaan dari KPK bersifat.. Yusril mempertanyakan mengapa KPK masih berpikir ada unsur tindak pidana korupsi dalam penerbitan SKL.
sejumlah Rp4.580.000.000.000, yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara Rp4.580.000.000.000," ujar jaksa KPK.. saham meski Sjamsul belum menyelesaikan kewajibannya yang seolah-olah piutang lancar atau misrepresentasi," ujar jaksa KPK.. Baca Juga : Kata Yusril, KPK Salah Alamat soal BLBI BDNI pun dikategorikan sebagai bank yang melakukan pelanggaran hukum