Eks Vokalis Banda Neira Ananda Badudu: 'Saya Dijemput Polda'

Beberapa saat kemudian, mantan wartawan Tempo yang juga seorang vokalis duo Banda Neira ini mengunggah foto seseorang sedang.. dana lewat kitabisa.com untuk disalurkan saat aksi demostrasi mahasiswa pada Selasa (24/9) dan Rabu (25/9) di gedung DPR/MPR.. Dandhy ditangkap untuk pemeriksaan kasus dugaan tindak pidana ujaran kebencian, serta melanggar Undang-Undang Informasi dan

Pelajar Demo di DPR Biar Dibilang Gaul dan Keren

Baca Juga : Mencari 'Penumpang Gelap' Rusuh Demo di DPR Pengertian 'Anak' menurut Undang-Undang Nomor.. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 adalah.. telah menerbitkan surat edaran sebagai langkah antisipatif menyusul demonstrasi yang dilakukan pelajar di depan Gedung DPR/MPR

Kegalauan PDIP Tunjuk Ketua DPRD

Pasalnya, itu sudah diatur dalam Pasal 327 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3.. sidang... dan mengatur jalannya sidang.

Akankah Presiden Jokowi Bertemu Pimpinan KPK?

Revisi Undang-Undang KPK yang sedang dibahas di DPR, mereka anggap sebagai upaya pelemahan lembaga antirasuah ini... "Sebelum 2002, presiden adalah mandataris MPR. Presiden diberi mandat dan yang bertanggung jawab MPR... Yusril menjelaskan, KPK bersifat operasional dalam menegakkan hukum di bidang tindak pidana korupsi.

Wawancara: Masa Depan Perjuangan Habibie Center

Sehingga, dia bilang, organisasi yang dibentuk Habibie untuk memajukan demokrasi di Indonesia ini belum memikirkan langkah.. "Pada pertengahan 2017, saya sedang di Singapura kemudian diberitahu Pak Habibie ingin ada penguatan dan ada akte baru.. kendaraan politik Habibie untuk kembali sebagai Presiden RI setelah pertanggungjawaban dirinya sebagai Presiden ditolak oleh MPR

Masih Ada Asa pada Wajah Baru Pimpinan KPK

Pasal 72 huruf g dan Pasal 81 huruf j Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD jo Pasal 7 huruf g dan.. Akhirnya tadi itu ada yang bilang pansel dekat dengan institusi ini, pansel dekat dengan ini... Kita akan hadir, sehingga kami undang secara resmi walaupun via WA. Karena waktunya terbatas.

Sepeninggal Jejak BJ Habibie dalam 20 Tahun Reformasi

Beberapa keputusan itu tertuang dalam Undang-Undang, seperti UU Otonomi Daerah, UU Partai Politik, hingga UU Anti Monopoli.. Dikarenakan, Presiden Habibie yang tetap berpegang pada Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Republik.. Pemerintahan BJ Habibie memang terbilang singkat, dalam sidang umum MPR 1999, laporan pertanggungjawabannya Habibie

Waktunya Jokowi Mempelajari Revisi UU KPK

Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) dan RUU Perubahan atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan.. Tindak Pidana Korupsi (KPK)... status kepegawaian para pegawai KPK menjadi ASN, kewenangan penyadapan, pembentukan Dewan Pengawas, KPK tunduk pada Kitab Undang-Undang

Ketok Magic Paripurna DPR Soal RUU KPK

Sebab, KPK adalah pelaksana undang-undang, bukan pembuat undang-undang... KPK menolak, mereka bukan pembuat undang-undang. Masa pelaksana undang-undang menolak... Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) dan RUU Perubahan atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan

DPR Sebut Belum Terima UU Pemindahan Ibu Kota dari Presiden

tahunan MPR Jumat, (16/8)... Bukan milik Pak Jokowi secara kepala pemerintahan, tapi dia diperintah oleh undang-undang... Selama belum ada undang-undang menurut saya ibu kota belum bisa dipindahkan atau diproses apa pun.

Mengkritik Rencana Pemindahan Ibu Kota

Rencana itu disampaikan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan Sidang Tahunan MPR 2019, hari ini... Fadli menyarankan, pemerintah mengumpulkan ahli dari berbagai bidang untuk mengkaji rencana ini.

DPD Dukung Rencana Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan

Jakarta, era.id - Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang (OSO) mendukung rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan.. Dengan fungsi pengawasan yang ada kami akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas RAPERDA dan PERDA sebagaimana amanat Undang-Undang.. Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD,"

Jokowi Ingin Undang-Undang yang Menyulitkan Rakyat Dibongkar

Jakarta, era.id - Dalam pidato kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR RI, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengungkapkan.. keinginannya untuk menyelaraskan undang-undang yang bertabrakan satu dengan yang lain... "Undang-undang yang menyulitkan rakyat harus kita bongkar.

Zulkifli Hasan Minta Masyarakat Terima Hasil Pemilu dengan Ikhlas

Jakarta, era.id - Dalam pidatonya saat membuka sidang tahunan MPR RI, Zulkifli Hasan sempat menyinggung kontestasi Pilpres.. Ketua MPR RI itu meminta seluruh rakyat Indonesia agar menerima hasil Pemilu 2019 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan.. Karena pilihan politik boleh beda, tetapi merah putih kita sama, dan tetap akan sama,” tutur Zulkifli, di Ruang Sidang

Sandi Wakili Prabowo di Sidang Tahunan MPR

Kenegaraan ataupun Sidang DPR RI RAPBN 2020-2021... Jadwal sidang tahunan itu kebetulan memang bentrok dengan kegiatan lain yang harus dilakukan Prabowo... Seperti diketahui, sidang tahunan MPR, DPR, DPD akan digelar pada Jumat 16 Agustus.