Tim Editor
ERA.id - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumatera Utara (Sumut), Jumaidi menggelar aksi penolakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Senin (5/9/2022).
Jumaidi bersama Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut Hendro Santoso dan anggota Fraksi PKS DPRD Sumut lainnya menggelar aksi penolakan kenaikan BBM saat rapat paripurna tanggapan dan jawaban tentang APBD Provinsi Sumut tahun anggaran 2023 tengah berlangsung.
Mereka terlihat membawa poster bertuliskan 'PKS Menolak Kenaikan Harga BBM' sebagai bentuk protes terhadap keputusan pemerintah yang menaikkan harga BBM subsidi Pertalite dan Solar serta BBM non-subsidi Pertamax.
"Ya, kita melakukan penolakan BBM. Pertama bagaimana merasakan bangsa ini, rakyat terutama di Sumatera Utara menghadapi Pandemi COVID-19, masih dalam kesulitan. Dalam kondisi itu, pemerintah seharusnya ada solusi yang baik. Yang mana, untuk memulihkan ekonomi," kata Jumaidi.
Jumaidi bahkan menegaskan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM akan membuat ekonomi masyarakat semakin terpuruk. Padahal, menurutnya, pemerintah mestinya harus mencari solusi untuk memulihkan perekonomian masyarakat setelah dihantam habis-habisan oleh Pandemi COVID-19.
"Saya melihat pemerintah mengambil sikap untuk menaikkan BBM bersubsidi. Terdampak sangat cukup signifikan. Berdampak dengan ekonomi itu.Pasti harga-harga akan mengalami kenaikan dan juga transportasi akan mengalami kenaikan," tegasnya.
Jumaidi menjelaskan bahwa kondisi masyarakat saat ini nyatanya belum bangkit pasca terdampak COVID-19. Dia menyebut kenaikan harga BBM khususnya yang bersubsidi membuat beban masyarakat untuk bangkit kembali akan semakin berat.
"Sementara masyarakat belum ada persiapan untuk pendapatan mereka. Sehingga tiba-tiba kenaikan BBM menjadi masalah bagi masyarakat," tambahnya.
Jumadi memastikan Fraksi PKS DPRD Sumut dan PKS se-Indonesia bersama rakyat akan bersama menolak kenaikan BBM tersebut. Dia menegaskan bahwa target PKS membuat harga BBM turun seperti harga semula.
"Fraksi PKS berjuang juga bagaimana Pemerintah harus menurunkan harga BBM. Bukan sekadar menolak saja. Tapi, juga menurunkan," sebut Jumadi.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Hendro Susanto menambahkan bahwa kebijakan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi tidak berdasarkan atas apa yang menjadi keluhan masyarakat saat ini
Hendro bahkan menyebut pemerintah sudah sangat keterlaluan membuat keputusan menaikkan harga BBM subsidi yang tidak mendengarkan masukan dan jeritan hati masyarakat.
"Sungguh terlalu, Kami kecewa dengan keputusan tersebut, Pemerintah tidak mendengar masukan dari masyarakat dan fraksi PKS dan tetap bergeming dengan keputusan menaikkan BBM dan solar bersubsidi," ungkapnya.
Apalagi menurutnya yang paling berdampak atas naiknya harga BBM ini adalah petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM, ibu rumah tangga dan masyarakat kurang mampu.
Hendro kemudian mempertanyakan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap Pemulihan Ekonomi nasional (PEN) dalam memulihkan ekonomi nasional akibat terdampak COVID-19. Menurutnya kebijakan itu berbanding terbalik dengan keputusan menaikkan harga BBM.
Dalam waktu dekat, tambah Hendro, pihaknya akan menggelar konsolidasi kepada masyarakat terdampak kenaikan BBM subsidi menuntut harga BBM dikembalikan ke harga semula.
"Oleh karenanya, saya meyakinkan akan terus mengonsolidasikan langkah politik demi memperjuangkan harga BBM bisa turun. Jadi kami mengetuk hati Pak Jokowi agar peduli dan berpihak pada masyarakat dengan membatalkan harga BBM dan solar bersubsidi," pungkasnya.
