Heboh Pungli Pemakaman Jenazah COVID-19 Hantam Kota Solo, Keluarga Dipungut Rp6 Juta

| 30 Jul 2021 20:39
Heboh Pungli Pemakaman Jenazah COVID-19 Hantam Kota Solo, Keluarga Dipungut Rp6 Juta
TPU Cikadut (Dok. Antara)

ERA.id - Petugas pemakaman jenazah COVID-19 di Solo mengeluhkan adanya pungutan liar (pungli) di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Daksinoloyo.

Pasalnya tiap ada pemakaman jenazah, dikenakan pungli beragam, mulai dari Rp2 juta hingga Rp9 juta.

Hal ini disampaikan oleh salah satu relawan pemulasaran COVID-19, Bayu Riyadi. Terkait hal ini, Bayu menjelaskan bahwa warga setempat yang meminta uang pada pihak keluarga.

”Alasannya macam-macam, ada yang bilang untuk biaya penggalian liang kubur, ada juga yang meminta uang dengan alasan adanya standar khusus COVID-19. Katanya makamnya harus dibangun dengan standar tertentu,” katanya pada Jumat (30/7/2021).

Bayu mengetahui hal ini karena ada keluarga yang dimintai Rp6 juta untuk pemakaman standar COVID-19. Setelah dilakukan tawar-menawar disepakati harga Rp5 juta.

”Tapi baru dibayar Rp2 juta, sisanya belum,” katanya.

Bayu kemudian meminta pihak keluarga untuk tidak melunasi pembayara ini. Sebab untuk pemakaman COVID-19, sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah.

Tak hanya itu, Bayu juga menyaksikan potensi pungli semakin besar ketika pemakaman di malam hari.

Biasanya untuk penurunan jenazah ke liang lahan menjadi tanggung jawab dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperum-KPP) Kota Solo.

Namun, banyak keluarga yang mengeluhkan jika Disperum KPP hanya bertugas di siang hari.

”Itu kan tugasnya Disperum KPP. Padahal mereka ditugasi selama 24 jam, tapi saat malam mereka tidak mau,” katanya.

Sementara itu saat dikonfirmasi ke Kepala Disperkim-KPP Kota Solo, Taufan Basuki membantah adanya Pungli di TPU Daksinoloyo. Ia memastikan pemakaman COVID-19 sepenuhnya dibiayai oleh Pemkot Solo.

”Saya sudah konfirmasi ke bawah, tidak ada kejadian seperti itu,” katanya.

Taufan membantah adanya kemungkinan pungli dari warga atau penyedia jasa gali makam. Ia justru menyalahkan pihak keluarga karena tidak berkoordinasi dengan juru kunci TPU tersebut. ”Harusnya langsung ke juru kunci saja, mestinya masyarakat harus paham hal-hal semacam ini,” katanya.

Rekomendasi