Tim Editor
ERA.id - Pemerintah tetap melanjutkan pengukuran tanah untuk penambangan batu andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupetan Purworejo, Jawa Tengah meskipun masih mendapatkan penolakan dari sejumlah warga. Penambangan tersebut untuk proyek strategis nasional Bendungan Bener.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR RI Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani menyarankan agar pemerintah menunda rencana pengukuran tanah maupun proses penambangan batu Andesit di Desa Wadas. Terlebih setalah kondisi di sana sempat memanas.
"Sebaiknya menurut saya, menurut kami ditahan dulu," kata Muzani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/2/2022).
Muzani memahami bahwa proyek stategis nasional memang penting. Tetapi pemerintah juga tidak boleh mengabaikan pendekatan-pendekatan terhadap warga setempat.
"Pengukuran dan target-target pembangunan saya kira itu menjadi penting tetapi karena ada situasi seperti ini sebaiknya ditahan dulu, sambil terus dilakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat," kata Muzani.
Sekjen Partai Gerindra itu juga menyarankan pemerintah untuk bersabar menghadapi masyarakat. Terlebih pembangunan Bendungan Bener juga bukan proyek yang mendesak harus diselsaikan tahun ini.
Muzani mengatakan, semua pihak pastilah memahami bahwa tidak semua proyek strategis nasional dapat selesai tepat waktu.
"Apalagi ini telah menimbulkan luka di hati masyarakat. Toh ini bukan sebuah target yang harus dilakukan cepat, harus tahun ini, kan enggak juga," kata Muzani.
"Saya kira kita pun memahami kalau kemudian ada target pembangunan yang lambat karena satu dan lain hal," imbuhnya.
Sebelumnya, pemerintah tetap melanjutkan kegiatan pengukuran tanah di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupetan Purworejo, Jawa Tengah. Aparat keamanan yang mendampingi Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan dilakukan dengan cara-cara persuasif dan melibatkan dialog dengan warga.
"Kegiatan pengukuran tanah oleh petugas dari Kanwil BPN Jawa Tengah akan tetap dilanjutkan dengan pendampingan pengamanan yang terukur, melalui pendekatan persuasif dan dialogis," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Rabu (9/2).
