Tim Editor
ERA.id - Bupati Solok Epyardi Asda menyerang kebijakan Pemprov Sumatera Barat secara terbuka. Menurut Epyardi, Pemprov Sumbar bukanlah raja yang kebijakannya harus selalu dipatuhi.
Epyardi menggugat kebijakan itu, usai ia ditegur karena tidak mengikuti rapat koordinasi (Rakor) kepala daerah se-Sumatera Barat di Tua Pejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Senin (7/3) silam.
Epyardi pun menimpali teguran itu dengan keras. Katanya, hanya membuang-buang anggaran pemerintah daerah.
“Saya lebih suka rapat dengan rakyat saya daripada jauh-jauh ke Mentawai. Berapa rupiah yang harus dikeluarkan oleh masing-masing daerah menuju ke sana,” kata Epyardi Asda di Solok, Kamis (10/3/2022).
"Secara pemerintahan, pemerintah provinsi bukanlah raja yang harus dipatuhi dan seluruh daerah harus tunduk. Ketidakhadiran Pemkab Solok di Mentawai bukanlah hal yang sangat mutlak," ujar dia.
Setelah itu, dengan tegas, Epyardi bilang selama ia jadi bupati, belum ada satupun program dari provinsi yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Solok.
“Bahkan pembangunan di Kabupaten Solok malah dihancurkan oleh gubernur (Mahyeldi) dan tidak didukung sama sekali. Saya mau tanya, mana bantuan, dukungan yang mereka berikan untuk pariwisata di Kabupaten Solok," ucap dia.
Menurutnya hubungan antara pemerintah provinsi dan daerah harus saling mendukung. "Pemprov Sumbar sebagai perwakilan pemerintah pusat di tingkat provinsi mesti mendorong dan melindungi daerah kabupaten/kota yang dinaunginya," tandasnya.
Sebelumnya diketahui, diadakan kegiatan rakor kepala daerah se-Sumbar tersebut yang digelar di Tua Pejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Senin (7/3) lalu.
Dalam kegiatan tersebut, ada sesi penyerahan warisan budaya tak benda kepada masing-masing kepala daerah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Provinsi Sumatera Barat Jasman Rizal pun heran, saat Bupati Solok tidak hadir dalam acara itu.
Belakangan, ia merasa kecewa. "Waktu itu, Pemkab Solok dipanggil oleh pembawa acara, namun tidak satu pun yang hadir ke depan. Bahkan yang mewakili juga tidak ada," kata dia.
"Menurut saya ini sangat mengecewakan dan seakan-akan Pemkab Solok tidak menghargai Pemprov."
Kami juga pernah menulis soal Kabar Buruk dari Pasaman Barat: Hampir 5.000 Rumah Warga Rusak Karena Gempa Kamu bisa baca di sini.
Kalo kamu tahu informasi menarik lainnya, jangan ketinggalan pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya!
