Tim Editor
ERA.id - Di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, bukan cuma minyak goreng yang langka. Solar bersubsidi juga. Kelangkaan itu dikeluhkan banyak sopir truk.
Sopir yang mengantre berjam-jam mengeluh, "Susah sekali dapat solar, sudah empat SPBU saya datangi, tapi susah dapat. Harus antre dulu. Ini delapan jam sudah menunggu antrean," ucap Daeng Gassing, supir truk ekspedisi lintas provinsi di sekitar salah satu SPBU Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Sabtu (12/3/2022) silam.
Demi mendapatkan solar untuk melanjutkan perjalanan ke Morowali, ia mesti dalam antrean panjang di salah satu SPBU di Makassar. Alasannya, ketika menuju perjalanan ke daerah, akan sangat sulit menemukan solar di setiap SPBU yang dilintasi.
"Di sini saja susah dapat solar harus rela mengantre, apalagi kalau di daerah, jangan harap," katanya.
Hal senada dialami sopir bus lainnya, Bachtiar. Ia mengantre selama lima jam dan belum juga mendapatkan solar. Melihat ada pasokan di SPBU setempat, ia rela mengantre untuk dapat solar, meski pembelian dibatasi.
Menanggapi itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Sulawesi Selatan (Sulsel) Sumirlan menginginkan agar pemerintah tegas dalam memberi informasi soal langka atau tidaknya solar.
"Paling tidak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) harus mengumumkan atau menjelaskan terkait ini. Karena selama ini mereka diam. Kita sebagai penopang agar perekonomian tetap stabil di buat bingung oleh PT. Amigas," katanya kepada ERA, Senin (28/3/2022).
Sumirlan ingin, BPH Migas mesti secepatnya mengumumkan dan menjelaskan, agar para pengusaha angkutan truk tidak bingung dan panik.
Di satu sisi, Sumirlan menginginkan agar Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mendengar keluhan pengusaha truk di Sulsel.
"Saya juga memohon agar Pak Gubernur, lebih mendengar aspirasi kami ini. Apalagi sebelumnya, ia (Andi Sudirman Sulaiman) menginginkan agar kinerja ekspor terus ditingkatkan. Sebab, aktivitas ekspor turut berkontribusi besar pada upaya akselerasi pemulihan ekonomi Sulsel. Bagaimana kami (pengusaha truk) mau meningkatkan (ekspor), jika bahan bakar minyak (solar) sulit sekali untuk didapatkan," keluhnya.
Mantan Direktur Klub PSM Makassar ini menegaskan, jika pemerintah tidak memberi kepastian dan jalan keluar soal solar, para pengusaha truk di Sulsel bisa mogok massal.
"Kita disuruh untuk mengaktifkan ekspor, tapi kita dibuat bingung dan panik mengenai kelangkaan solar ini. Kalau tidak adanya kejelasan mengenai ini, saya pastikan para pengusaha truk di Sulsel akan mogok massal," pungkasnya.
Sebelumnya BPH Migas telah menugaskan PT Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corporindo untuk menyalurkan 15,1 juta kiloliter minyak solar. Penetapan kuota itu telah mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan negara.
Apabila terjadi peningkatan kebutuhan atau gangguan distribusi di suatu daerah, maka Pertamina Patra Niaga dan AKR Corporindo dapat menyesuaikan kuota antar penyalur di daerah yang sama, sepanjang tidak mempengaruhi jumlah total kuota daerah tersebut.
Dalam perubahan kuota suatu daerah, Pertamina wajib melaporkan kepada BPH Migas paling lambat satu bulan setelah perubahan agar penyaluran tepat sasaran, sehingga kuota Jenis BBM Tertentu bisa dikonsumsi oleh masyarakat yang berhak menerimanya.
