Tim Editor
ERA.id - Menteri Pertahanan dan Keuangan Israel berselisih mengenai pendapatan pajak yang seharusnya diterima oleh Otoritas Palestina. Kedua badan pemerintahan Israel itu berbeda pendapat tentang penghasilan pajak yang seharusnya milik Otoritas Palestina.
Menteri Pertahanan Yoav Gallant menyerukan agar pendapatan pajak yang dikumpulkan oleh Israel atas nama Palestina di beberapa bagian Tepi Barat yang berada di bawah kendali langsung Israel harus dicairkan tanpa penundaan.
"Negara Israel berkepentingan untuk menjaga stabilitas di Yudea dan Samaria, selalu dan terutama pada masa-masa seperti ini," kata Gallant, dikutip Reuters, Kamis (2/11/2023).
"Dana tersebut harus segera ditransfer agar dapat digunakan oleh mekanisme operasional Otoritas Palestina dan oleh sektor-sektor Otoritas Palestina yang menangani pencehajan terorisme," sambungnya.
“Saya kira sudah sepantasnya kita mempertahankan keputusan kabinet seperti yang diputuskan beberapa hari lalu,” ujarnya.
Berdasarkan perjanjian perdamaian sementara, Kementerian Keuangan Israel memungut pajak atas nama Palestina dan melakukan transfer bulanan ke Otoritas Palestina, yang membatasi pemerintahan mandiri di Tepi Barat yang diduduki, namun selalu ada perselisihan mengenai perjanjian tersebut.
Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang partai nasionalis religius garis kerasnya mendapat dukungan kuat dari para pemukim Yahudi di Tepi Barat menjawab bahwa Gallant membuat "kesalahan serius" dalam menuntut pencairan dana tersebut.
Smotrich mengatakan bahwa dia akan menentang pembayaran dana tersebut, yang akan digunakan untuk membayar gaji sektor publik dan pengeluaran pemerintah lainnya, dan menuduh warga Palestina di Tepi Barat mendukung serangan mematikan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober.
“Saya tidak bermaksud membiarkan Negara Israel membiayai musuh-musuh kami di Yudea dan Samaria yang mendukung terorisme Hamas dan mendanai teroris 7/10 yang membunuh dan membantai kami,” katanya dalam sebuah pernyataan.
Kedua menteri telah berselisih pada awal tahun ini ketika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memecat Gallant karena penolakannya terhadap rencana pemerintah untuk merombak sistem peradilan, sebelum membatalkan keputusan tersebut di hadapan oposisi publik yang sangat besar.
