Tim Editor
ERA.id - YouTube mengatakan akan mematuhi keputusan pengadilan dan memblokir akses di dalam Hong Kong ke 32 tautan video yang dianggap konten terlarang. Keputusan itu diambil di tengah pembatasan keamanan yang terjadi di Hong Kong.
Tindakan tersebut menyusul permohonan pemerintah yang dikabulkan oleh Pengadilan Banding Hong Kong yang meminta pelarangan lagu protes berjudul "Glory to Hong Kong." Para hakim memperingatkan bahwa para pembangkang yang berusaha menghasut pemisahan diri dapat menggunakan lagu tersebut untuk digunakan melawan negara.
Dalam komentarnya yang mengkritik perintah pengadilan tersebut, YouTube mengatakan keputusan tersebut akan meningkatkan skeptisisme terhadap upaya pemerintah Hong Kong untuk mendorong ekonomi digital dan mendapatkan kembali reputasinya sebagai tempat yang dapat diprediksi untuk melakukan bisnis.
"Kami kecewa dengan keputusan Pengadilan namun tetap mematuhi perintah penghapusannya,” kata YouTube dalam sebuah pernyataan, dikutip Reuters, Rabu (15/5/2024).
Lalu, kata YouTube, pihaknya memiliki kekhawatiran yang sama dengan kelompok hak asasi manusia bahwa pelarangan konten dapat mengurangi kebebasan berekspresi online.
"Kami akan terus mempertimbangkan pilihan kami untuk mengajukan banding, untuk meningkatkan akses terhadap informasi," ujarnya.
Beberapa pengamat, termasuk pemerintah AS, mengatakan larangan tersebut akan semakin merusak reputasi internasional Hong Kong sebagai pusat keuangan, dan meningkatkan kekhawatiran akan terkikisnya kebebasan dan komitmen Hong Kong terhadap kebebasan arus informasi.
“Ini bukan situasi yang diinginkan dari sudut pandang kebebasan internet dan kebebasan berpendapat,” kata George Chen, salah satu ketua praktik digital di Asia Group, sebuah konsultan kebijakan bisnis yang berbasis di Washington DC. Ia juga mantan kepala kebijakan publik untuk Tiongkok Raya di Meta.
“Sekarang pertanyaannya adalah seberapa jauh dan seberapa agresif pemerintah ingin bertindak,” tambah Chen.
Lalu, kata Chen, tindakan pemerintah Hong Kong yang menghapus konten diduga terlarang akan mempengaruhi investor global. Para investor akan menilai bagaimana Hong Kong bisa mengatasi masalah itu.
“Seberapa mudah diprediksi dan stabilnya lingkungan kebijakan sangat berarti bagi investor asing dan Hong Kong kini berada di persimpangan jalan untuk mempertahankan reputasinya," ujar Chen.
Kelompok industri, termasuk Koalisi Internet Asia, yang mewakili perusahaan teknologi besar seperti Meta, Apple dan Google, mengatakan menjaga internet bebas dan terbuka di Hong Kong adalah “penting” untuk mempertahankan keunggulan kota tersebut.
Pemerintah Hong Kong tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Tindakan ini bukan yang pertama di dunia bagi sektor teknologi AS atau perusahaan induk Google, Alphabet, yang telah membatasi barang-barang jika diwajibkan secara hukum.
Juru bicara YouTube, bagian dari Alphabet yang berbasis di Mountain View di California, mengatakan pemblokiran geografis terhadap video akan segera berlaku bagi pemirsa di Hong Kong.
"Pada akhirnya, tautan ke video tersebut tidak akan lagi muncul di Google Penelusuran di Hong Kong saat sistem perusahaan memproses perubahan tersebut," kata YouTube.
Upaya untuk melihat lagu tersebut di YouTube dari Hong Kong menampilkan pesan: "Konten ini tidak tersedia di domain negara ini karena perintah pengadilan."
Hong Kong tidak memiliki lagu resmi. "Glory to Hong Kong" ditulis pada tahun 2019 selama protes pro-demokrasi yang meluas pada tahun itu, dan menjadi lagu alternatif tidak resmi untuk "March of the Volunteers" Tiongkok.
Dalam beberapa tahun terakhir, para pejabat Hong Kong telah dijatuhi sanksi oleh pemerintah AS atas tindakan keras keamanan nasional terhadap perbedaan pendapat yang telah menyebabkan banyak oposisi Demokrat dipenjara dan media liberal serta kelompok masyarakat sipil ditutup.
Bekas koloni Inggris ini kembali ke pemerintahan Tiongkok pada tahun 1997 dengan jaminan bahwa kebebasannya akan dipertahankan berdasarkan formula “satu negara, dua sistem”.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan bahwa menghentikan penyebaran lagu tersebut penting bagi Hong Kong untuk menjaga keamanan nasional.
