Tim Editor
ERA.id - Mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman menyoroti dampak psikologis yang dialami para tentara selama terlibat perang berkepanjangan melawan Hamas. Dia juga menyerukan adanya kepemimpinan baru demi mengatasi perekonomian yang ambruk.
Lieberman mengatakan selama sembilan bulan perang di Gaza itu tidak mengalami perubahan signifikan dalam kepemimpinan Israel. Dia justru menilai para tentara akan menderita mimpi buruk dan merusak perekonomian Israel.
"Anak-anak dan orang dewasa, tentara, dan tentara cadangan menderita mimpi buruk tentang apa yang telah terjadi dan apa yang mungkin terjadi. Perekonomian Israel sedang ambruk, dan diplomasi Israel terkikis," kata pemimpin oposisi sayap kanan Partai Yisrael Beiteinu itu, dikutip Anadolu, Selasa (16/7/2024).
Selain mengomentari soal perang di Gaza, dia juga ikut menyoroti konflik yang meluas dengan kelompok Hizbullah di Lebanon. Menurutnya pemerintah tutup mata dengan apa yang terjadi.
"Bagian utara terpencil dan hangus; Iran terus mempersenjatai diri, dan sementara semua ini terjadi, pemerintahan yang korup terus berjalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa," imbuhnya.
Lalu, kata Lieberman, proses negosiasi untuk pembebasan sandera harus dilakukan tanpa ada sorot kamera. Hal ini demi proses pembebasan sandera itu berjalan dengan dukungan penuh dari Nitzan Alon.
"Negosiasi untuk pembebasan sandera harus dilakukan jauh dari kamera, sehingga memungkinkan tim profesional yang dipimpin oleh Nitzan Alon (bertanggung jawab atas arsip orang hilang di tentara Israel) untuk memimpin proses dengan dukungan penuh," katanya.
Sementara itu, Lieberman mengatakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu akan membubarkan Knesset (parlemen Israel) pada bulan November.
"Perdana Menteri Netanyahu akan membubarkan Knesset pada bulan November," katanya seperti dikutip pada konferensi ekonomi di Tel Aviv oleh harian Israel Maariv.
"Saya berharap kita bisa membubarkan Knesset sebelum hal itu terjadi. Kami menginginkan koalisi Zionis yang luas, tanpa itu tidak mungkin memperbaiki apa pun," tambahnya.
Meskipun Netanyahu berulang kali menolak mengadakan pemilihan umum dini di tengah perang yang sedang berlangsung di Gaza, pihak oposisi Israel telah mendorong diadakannya pemungutan suara baru.
Pemerintahan saat ini dibentuk pada akhir tahun 2022 setelah pemilihan umum dan secara hukum diperkirakan akan tetap menjabat selama empat tahun kecuali pemilihan awal diadakan.
