Tim Editor
ERA.id - Badan antikorupsi negara untuk Pejabat Tinggi (CIO) meminta bantuan kepada Kementerian Pertahanan dan Dinas Keamanan Presiden (PSS). Permintaan bantuan ini dilakukan dalam upaya menangkap Presiden Yoon Suk Yeol untuk kedua kalinya.
Kantor Penyelidikan Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) mengatakan pihaknya telah mengirim surat kepada kementerian dan PSS pada Minggu (12/1) malam untuk meminta kerja sama mereka.
Dalam suratnya kepada Kementerian Pertahanan, CIO mengatakan setiap prajurit yang menghalangi pelaksanaan surat perintah penangkapan Yoon dan menggeledah kediaman presiden dapat menerima hukuman pidana atau menghadapi tuntutan ganti rugi jika terjadi kerugian manusia atau material.
Begitu juga dengan surat yang diajukan ke PSS soal konsekuensi serupa bagi para personel keamanan yang menghalangi pelaksanaan surat perintah. Mereka yang menghalangi kemungkinan akan kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri dan pembatasan perekrutan kembali serta penerimaan pensiun.
"Kami informasikan bahwa dalam kasus karyawan PSS, mereka tidak akan menghadapi kerugian karena menentang perintah ilegal untuk memblokir pelaksanaan surat perintah," kata surat itu, dikutip Yonhap News, Senin (13/1/2025).
Penegasan CIO dalam surat itu diduga untuk mengambil hati para personel yang terjebak di tengah keretakan internal pasca ketua PSS Park Chong Jun mengundurkan diri. PSS atau paspampres itu terbagi ke dalam dua kubu setelah Park mundur.
