Presiden Palestina Beri Selamat ke Biden, Berharap Hubungan AS-Palestina Membaik

| 08 Nov 2020 21:25
Presiden Palestina Beri Selamat ke Biden, Berharap Hubungan AS-Palestina Membaik
Presiden Palestina Mahmoud Abbas. (Sumber: Mahmoud Abbas/Instagram)

ERA.id - Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Minggu, (8/11/2020), lewat sebuah pernyataan tertulis mengucapkan selamat kepada presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden. Di pernyataan itu ia juga membeberkan niat membatalkan boikot politik selama tiga tahun terhadap Gedung Putih.

Dengan terpilihnya Biden, Abbas memutus semua urusan politik dengan pemerintahan Presiden Donald Trump yang pada 2017 mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel hingga memindahkan Kedutaan Besar AS ke kota tersebut.

"Saya mengucapkan selamat kepada Presiden terpilih Joe Biden atas kemenangannya sebagai Presiden Amerika Serikat untuk periode mendatang," kata Abbas melalui pernyataan yang dikeluarkan kantornya di Kota Ramallah, Tepi Barat, seperti dilansir ANTARA.

"Saya berharap dapat bekerja sama dengan presiden terpilih dan pemerintahannya untuk memperkuat hubungan Palestina-Amerika dan untuk mencapai kebebasan, kemerdekaan, keadilan, dan martabat bagi rakyat kami," demikian isi pernyataan itu.

Tindakan-tindakan Trump, yang melanggar kebijakan AS selama puluhan tahun, telah membuat Israel senang tetapi membuat marah Palestina. Pengakuan Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan Israel dianggap telah merusak tujuan kenegaraan AS dan Israel.

Di sisi lain, pemerintahan Palestina makin merasa terisolasi tatkala Israel menandatangani perjanjian dengan negara-negara Teluk Arab sebagai bentuk normalisasi hubungan diplomatik mereka. Perjanjian yang dinamai Abraham Accords ini ditandatangani wakil pemerintahan Israel, Bahrain, dan Uni Emirat Arab, dan dimediasi oleh Gedung Putih.

Pada hari-hari sebelum pemilihan, lingkaran dalam Abbas bertemu untuk membahas apakah mereka harus melanjutkan kontak politik dengan Gedung Putih jika Biden menang, ujar seorang pejabat Palestina kepada Reuters.

Bassam Al-Salhe, seorang anggota senior Organisasi Pembebasan Palestina yang dipimpin Abbas, mengatakan pada Minggu bahwa aksi boikot politik merupakan bagian dari "kebijakan permusuhan" terhadap pemerintahan Trump.

"Ketika Biden mengumumkan akan adanya perubahan, sesuatu yang telah juga ia sampaikan selama masa kampanyenya, maka tidak ada alasan lagi untuk melakukan boikot," kata Al-Salbe.

Biden mengatakan dia akan mengembalikan pendanaan ke Tepi Barat dan Gaza yang sebelumnya ditarik oleh Trump, termasuk bantuan yang diberikan melalui Badan Pembangunan Internasional AS dan badan-badan PBB.

Biden pada masa lalu menentang pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki. Ia juga dan menyuarakan dukungan untuk solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina, sebuah formula yang akan mewujudkan pendirian negara Palestina pada masa depan yang hidup berdampingan dengan Israel.

Namun, dia  kemungkinan tidak akan membalikkan keputusan mengenai Yerusalem dan kedutaan. Biden juga telah menyambut pemulihan hubungan Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan, bahkan ketika Palestina mengutuk tindakan itu.

Di antara  warga Palestina yang paling terpukul oleh Trump adalah kalangan pengungsi. Trump pada 2018 memutuskan untuk memotong semua pendanaan AS sebesar lebih dari 300 juta dolar AS (sekitar Rp4,2 triliun) per tahun kepada UNRWA, badan PBB untuk pengungsi Palestina.

"Kekalahan Trump adalah keuntungan bagi kami, bagi rakyat Palestina, karena dia telah menjual perjuangan Palestina," kata Anwar Abu Amira (38), seorang pengungsi di Kamp Pantai Gaza.

"Sejak dia menjabat sampai dia pergi, dia berusaha menghapus identitas Palestina," Abu Amira melanjutkan.

Analis politik Gaza Hani Habib mengatakan kemenangan Biden akan mendorong Abbas untuk kembali terlibat dalam negosiasi dengan Israel, sebuah langkah yang telah lama diserukan oleh komunitas internasional.

Dia mengatakan langkah itu mungkin mempersulit upaya Abbas untuk berdamai dengan saingan utamanya di dalam negeri, gerakan Islam Hamas, meskipun Habib mengatakan Biden tidak akan segera menyentuh masalah itu.

Rekomendasi