Tim Editor
ERA.id - Setelah berpuluh-puluh tahun menutupi kepastian nasib tokoh bernama Ali Boumendjel, pada Rabu, (3/3/2021), pemerintah Prancis mengakui bahwa tokoh kemerdekaan Algeria tersebut telah mati di tangan prajurit Prancis, terbunuh di dalam tahanan.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Presiden Emmanuel Macron kepada empat cucu Ali Boumendjel. Laporan Al Jazeera menyebutkan bahwa Macron mengakui, "atas nama Prancis", bahwa tokoh sekaligus advokat Algeria tersebut dulunya ditahan, disiksa, dan kemudian dibunuh di Algiers pada tanggal 23 Maret 1957.
Ini menjadi pengakuan pertama pemerintah Prancis mengenai kejahatan rezim negara mereka di era kolonial. Selama ini pemerintah Prancis menyebut bahwa Boumendjel bunuh diri di dalam penjara, namun, pernyataan tersebut ditolak oleh janda dan keluarga Boumendjel.
Selama beberapa tahun, keluarga Boumendjel berkampanye mendesak agar Prancis menarik kebohongan tersebut.
"Melihat kembali sejarah kita, menyadari kebenarannya, tidak akan serta-merta menyembuhkan seluruh luka. Namun, ini akan membuka jalan kita di masa depan," demikian pernyataan dari kantor kepresidenan Macron.
Macron sendiri adalah presiden Prancis pertama yang lahir di era pascakolonial. Selama menjabat, ia telah membuat langkah-langkah terobosan dalam mengakui kebutralan Prancis kala mempertahankan koloni di Afrika Utara, yang pada akhirnya merdeka pada tahun 1962.
Pada 2018, Macron mengakui bahwa Prancis menciptakan 'sistem' yang membuat aksi kekejaman merajalela selama perang. Ia juga mengakui bahwa matematikawan Maurice Audin, yang juga aktivis kemerdekaan beraliran Komunis, telah dibunuh di Algiers.
Juli tahun lalu, ia menunjuk sejarawan Prancis Benjamin Stora untuk mengevaluasi bagaimana Prancis telah menangani sejarah kolonialnya selama ini.
Januari lalu laporan Stora memuat sejumlah saran, termasuk mengakui pembunuhan terhadap Boumendjel. Ia juga menyarankan "komisi ingatan dan kebenaran" yang bakal mendengarkan kesaksian dari para korban perang.
Laporan tersebut tidak menyarankan adanya permintaan maaf resmi dari negara. Macron sendiri mengatakan tidak akan ada ungkapan "penyesalan atau permintaan maaf", namun, pemerintahannya akan melakukan "aksi simbolik" guna memajukan proses rekonsiliasi.
