Tim Editor
ERA.id - Pemerintah Inggris tengah melatih Pasukan Perbatasan (Border Force) untuk "memutar-balik" perahu para pengungsi yang menyeberang ke Inggris lewat Selat Channel, membuat berang pemerintah Prancis yang pada akhirnya harus menerima para pengungsi itu nanti.
Taktik perbatasan ini akan dijalankan dalam waktu dekat - bila latihan selesai bulan ini - setelah digarap selama dua tahun terakhir, seperti diberitakan oleh The Guardian, (9/9/2021), yang mengutip pernyataan Kantor Dalam Negeri Inggris.
Dengan langkah ini, pasukan perbatasan Inggris berhak memaksa perahu-perahu kecil untuk kembali ke perairan Prancis.
Pernyataan dari Kantor Dalam Negeri Inggris kontan ditolak oleh pemerintah Prancis, yang pada Rabu merilis surat berisi pernyataan Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin yang tak setuju pada langkah Inggris. Darmanin menyebut bahwa "melindungi nyawa manusia di lautan merupakan prioritas utama melebihi nasionalitas, status, dan kebijakan terhadap pengungsi."
Darmanin juga mengindikasikan bahwa taktik perbatasan Inggris bisa merusak hubungan antar kedua negara.
Sang menteri dalam negeri Prancis juga menyatakan menolak saran dari Inggris untuk membentuk satu pasukan guna menghentikan aksi penyelundupan pengungsi menggunakan kapal. Namun, Prancis setuju untuk meningkatkan dua kali lipat jumlah personil yang ditugaskan di Selat Channel.
Kantor Dalam Negeri Inggris telah mengumumkan 785 orang menyeberang Selat Channel menggunakan perahu kecil pada Senin. Angka tersebut lebih kecil daripada rerata 828 pengungsi yang menyeberang setiap harinya bulan lalu.
Tahun ini 13.500 pengungsi telah menyeberang Selat Channel menggunakan perahu kecil. Dua ratusan pengungsi berhasil dicegah menyeberang oleh otoritas Prancis, Senin, sementara 742 pengungsi berhasil mencapai Inggris, seperti diberitakan The Guardian.
Politisi Prancis Pierre-Henri Dumont, dilansir dari The Guardian, menganggap sikap Inggris mengirim-balik pengungsi adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia, di mana "tiap orang berhak mendapatkan suaka dari negara manapun".
"Inggris keluar dari Uni Eropa namun Inggris tidak meninggalkan komunitas internasional dan PBB," kata dia, terkait konvensi HAM yang diratifikasi di Jenewa.
