Tim Editor
ERA.id - Gubernur Pramono Anung mempertimbangkan kenaikan tarif Transjabodetabek karena beratnya beban Pemprov DKI yang merawat halte Transjabodetabek di luar Jakarta.
Makanya bantuan berupa pembangunan halte dari pemerintah daerah lain akan sangat bermanfaat untuk memperkuat layanan Transjabodetabek.
“Ya, kalau ada yang ingin membantu, minimal halte-haltenya. Kan halte-haltenya, misalnya, sebagian kan juga tidak di DKI Jakarta,” ungkap Pramono di Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026).
Kalau pemda setempat bersedia membantu membangun halte yang nyaman, maka akan sangat bermanfaat bagi warga sekitar, bukan warga Jakarta.
“Kalau haltenya diperbaiki, direnovasi, akan sangat membantu, karena yang memanfaatkan kalau di halte-halte yang akan mereka bangun, atau mereka perbaiki itu adalah warga di mana tempat itu berada,” kata Pramono.
Kendati demikian, dia menegaskan tidak ingin memperdebatkan soal subsidi tarif Transjabodetabek dengan daerah-daerah penyangga.
Dia cuma mau fokus agar layanan transportasi antardaerah itu dapat berjalan baik.
“Saya tidak mau berdebat urusan ada atau tidak yang berkontribusi. Tapi yang jelas, bahwa persoalan transportasi Jakarta dan daerah pendukungnya atau penyangga ini kita tangani secara lebih baik,” ujar Pramono.
Dia pun mengatakan sempat dihubungi oleh Wali Kota Bekasi terkait hal tersebut dan menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap akan memberikan subsidi untuk Transjabodetabek.
Akan tetapi, kata dia, Pemprov DKI akan menyesuaikan tarif agar beban subsidi tersebut tidak lebih besar, salah satunya, yaitu rute Transjabodetabek Blok M-Soekarno Hatta. Menurut Pramono, tarif Rp3.500 terlalu berat untuk rute tersebut.
“Nggak mungkin tidak disubsidi, pasti tetap akan disubsidi. Tetapi yang jelas, bahwa akan ada beberapa penyesuaian yang diperlukan,” ucap Pramono.
