Tim Editor
ERA.id - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai NasDem Ahmad Ali mengemukakan bahwa isyarat koalisi dengan Partai Demokrat dengan PKS yang hampir pasti itu bisa saja batal.
Meskipun, kata dia, rencana koalisi dengan semakin besar peluangnya. Kesamaan visi dan pandangan ketiga partai sudah mencapai 80 persen.
"Visi misi NasDem dengan Demokrat dan PKS itu sudah sangat hampir pasti bersama, katakanlah sudah 80.persen. Untuk kita samakan pandangannya. Tapi, hal ini bisa saja batal, karena belum ada komitmen tertulis dan disebabkan berbagai faktor lain. Apalagi Pemilihan Presiden (Pilpres) masih dua tahun. Bisa jadi 20 persen itu bisa sangat menentukan jadi atau tidaknya," ungkap Ahmad Ali kepada wartawan usai konsolidasi kader NasDem Jelang Pemilu 2024 di Hotel Claro Makassar, Minggu malam (25/9/2022).
Sekedar diketahui, ketiga partai ini mempunyai sinyal kuat mengusung satu figur yakni, Anies Baswedan.
NasDem sejak rapat koordinasi nasional (Rakornas), nama sosok Anies Baswedan dijagokan. Meskipun ada nama figur lain. Sedangkan PKS sejak Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI hingga kini selalu mengawal Anies. Begitu nuga Demokrat sang ketua AHY beberapa kali bertemu silaturahmi bersama Anies.
Meski demikian, Ahmad Ali menegaskan penentuan koalisi tidak perlu terburu-buru karena harus direncanakan dengan matang.
"Kita tidak mau koalisi yang kita bangun pecah di ujung, bubar di ujung karena kemudian tidak terjadi kesepakatan tentang orang, tentang figur," bebernya.
Ingin Dorong Cawapres Non Parpol
Tak sampai di situ, Ahmad Ali juga membeberkan bahwa pihaknya ingin mendoronv calon Presiden (Capres) yang tidak berasal daei partai politik.
"NasDem saat ini mendorong ada diskusi kriteria dengan mitra koalisi. NasDem ingin mendorong bakal Capres yang diusung nanti tidak berasal dari partai politik. Termasuk juga dengan cawapres juga diharapkan tidak berasal dari partai politik. Maka Capres tidak berasal dari parpol, cawapres pun demkian. Supaya nanti harapan ketika presiden terpilih menjadi presiden dan wapres, mereka akan selalu jadi kader bangsa," ungkapnya.
"Sehingga bisa melayani semua partai politik, semua melayani rakyat Indonesia. Tidak kemudian presiden itu dikontrol oleh kepentingan partai-partai politik tok," tutup Ahmad Ali.
