HUT TNI ke-77, Puan Maharani: Pimpinan TNI Harus Kompak dan Tidak Terseret Politik Praktis

| 05 Oct 2022 15:01
HUT TNI ke-77, Puan Maharani: Pimpinan TNI Harus Kompak dan Tidak Terseret Politik Praktis
Ketua DPR RI, Puan Maharani (Antara)

ERA.id - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar para pimpinan TNI harus bisa menjaga keharmonisan di internal instansinya. Pesan ini disampaikan dalam rangka HUT ke-77 TNI.

Menurut Puan, keharmonisan di tubuh TNI mutlak diperlukan sehingga semua prajurit dapat bekerja dengan baik sebagai satuan keamanan dan penjaga kedaulan negara.

"Pimpinan TNI harus kompak dalam menghadapi dinamika politik nasional. Hal ini penting mengingat mulai memanasnya politik nasional," kata Puan melalui keterangan tertulis, Rabu (5/10/2022).

Puan juga mengingatkan agar TNI selalu netral khususnya menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dia mengingatkan, politik bagi tentara adalah politik negara.

"TNI jangan terpengaruh apalagi terseret politik praktis. TNI harus netral dalam politik karena politik TNI adalah politik negara sesuai tugas pokok dan fungsinya. Semua prajurit TNI harus bekerja dengan profesional," katanya. 

Oleh karena itu, Puan berharap TNI semakin kompak agar dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan maksimal.

“Atas nama DPR RI, saya mengucapkan selamat memperingati HUT yang ke-77 bagi seluruh prajurit TNI. Dirgahayu TNI. Jaya selalu di darat, laut, dan udara,” kata Puan.

Upacara HUT ke-77 TNI digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/10) dan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Hadir dalam ucapara tersebut yaitu Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo, dan Kepala Staf Angkatan Luat (KSAL) Laksamana Yudo Margono.

Selain itu juga ada Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Wiranto, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Andi Widjajanto, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar, hingga Kepala BSSN Hinsa Siburian.

Rekomendasi