Tim Editor
ERA.id - Presiden Joko Widodo memberi sinyal akan melakukan perombakan kabinet. Muncul dugaan, reshuffle dilakukan untuk Partai NasDem buntut ucapan Anies Baswedan antitesa Jokowi.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai NaDem Ahmad Ali meyakini bahwa reshuffle itu demi kepentingan pemerintahan. Tidak mungkin Jokowi mengambil keputusan besar atas dasar kemarahan, apalagi kebencian.
"NasDem itu selalu melihat bahwa reshuffle itu tidak didasari dengan kemarahan atau kebencian. Reshuffle itu adalah kebutuhan organisasi," kata Ali kepada wartawan, Jumat (14/10/2022).
Selain itu, kata Ali, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Sehingga tidak ada satu pihak pun yang bisa menyampuri keputusan tersebut.
"Persoalan reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden. Sehingga tidak ada orang yang bisa mencampuri atau yang tahu kapan mau dilakukan reshuffle," kata Ali.
Kalaupun akhirnya reshuffle dilakukan, sebaiknya semua pihak tidak perlu pula menduga-duga sebab-sebabnya. Karena, sudah bisa dipastikan, alasan perombakan kabinet untuk kepentingan pemerintahan yang lebih baik.
"Jadi ketika kemudian dilakukan reshuffle, maka kita tidak bisa menerjemahkan bahwa karena A, B, C, D. Itu pasti, pertimbangan NasDem adalah pertimbangan kebutuhan organisasi, kebutuhan pemerintah," kata Ali.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo kembali berbicara soal perombakan kabinat atau reshuffle. Menurutnya, rencana itu selalu ada.
"Rencana (reshuffle) selalu ada," kata Jokowi di Jawa Barat, Kamis (13/10).
Meski begitu, Jokowi belum mau mengungkapkan kapan akan melakukan reshuffle dan alasan merombak kabinetnya. Dia mengatakan, akan memutuskannya pada waktu yang tepat.
"Pelaksananya nanti diputuskan," kata Jokowi.
Wacana reshuffle ini mengemuka setelah Ketua DPP Partai NasDem Zulfan Lindan menyebut bahwa Anies Baswedan merupakan antitesa dari Jokowi. Karena itu, partainya mantap mengusung Anies sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Jokowi ini kita lihat sebagai tesa, tesis, berpikir dan kerja, tesisnya kan begitu Jokowi. Lalu kita mencari antitesa, antitesannya apa? Dari antitesa Jokowi ini yang cocok itu, Anies," kata Zulfan.
Akibat pernyatannya itu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menonaktifkan Zulfan dari jabatan di struktur partai dan dilarang berbicara kepada media massa maupun sosial mengatasnamakan partai.
