Tim Editor
ERA.id - Presiden Joko Widodo meminta dukungan Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishinda untuk segera menyelesaikan proyek pembangunan mass rapid transit (MRT).
Terlebih Indonesia dan Jepang telah menandatangani nota kesepahaman kelanjutan MRT fase 1 hari ini dan kerja sama studi MRT fase 3 akhir Oktober lalu.
Hal itu disampaikan dalam pertemuan bilateral Indonesia-Jepang jelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, Senin (14/11/2022).
"Saya harapkan dukungan Yang Mulia agar proyek MRT bisa selesai tepat waktu," ucap Jokowi.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga menyinggung soal kerja sama di bidang ekonomi antara Indonesia-Jepang. Dia mendorong penyelesaian IJEPA (Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement).
"Kinerja kerja sama ekonomi kita cukup baik. Saya yakin kinerja ini akan dapat lebih baik jika kita dapat selesaikan IJEPA segera," ucapnya.
Di samping itu, Jokowi juga membahas kerja sama kerja sama di kawasan. Terlebih, keketuaan ASEAN oleh Indonesia bertepatan dengan peringatan 50 tahun ASEAN-Jepang.
Karena itu, Jokowi menegaskan pentingnya menjaga stabilitas dan perdamaian di kasawasan dan membangun industri hijau di kawasan.
“Saya mendorong implementasi konkret sinergi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) dengan Free and Open Indo-Pacific (FOIP). Tahun depan, Indonesia juga akan mendorong engagement negara Pasifik dengan ASEAN. Indonesia juga ingin mengajak Jepang mempererat kerja sama dengan negara-negara di Pasifik," paparnya.
Lebih lanjut, Jokowi mengajak PM Kishida untuk bersama-sama menyukseskan KTT G20 agar menghasilkan deklarasi bersama.
"Harapan dunia sangat besar terhadap G20 sebagai katalis pemulihan global. Kesuksesan G20 merupakan collective responsibility dari seluruh negara G20," katanya.
Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Kadir Jailani.
