Ketua BEM UI Sebut Mahasiswa Akan Demo Besar-besaran Tolak Perppu Cipta Kerja pada 6 April

| 30 Mar 2023 11:46
Ketua BEM UI Sebut Mahasiswa Akan Demo Besar-besaran Tolak Perppu Cipta Kerja pada 6 April
Ilustrasi (Antara)

ERA.id - Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang mengungkapkan sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas dan masyarakat akan demo besar-besaran menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, pada Kamis (6/4/2023) nanti.

"Hasil konsolidasi kami kemarin di Trisakti menyepakati akan ada aksi besar tanggal 6 April 2023. Aksi ini akan diikuti oleh mahasiswa dari puluhan kampus, buruh dari berbagai serikat, juga ribuan orang lainnya dari berbagai elemen masyarakat yang terciderai dengan Perppu Cipta Kerja," kata Melki kepada wartawan, Kamis (30/3/2023).

Melki menyebut aksi ini dilakukan karena Perppu Cipta Kerja telah menciderai konstitusi, konsep negara hukum, dan demokrasi. Demonstrasi menolak Perppu ini akan dilakukan di sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat.

"(Estimasi massa) masih dalam tahap pendataan, tapi yang pasti akan ada ribuan sampai puluhan ribu massa yang akan hadir," ucapnya.

Sebelumnya, DPR RI mengesahkan Perppu Ciptaker menjadi undang-undang pada rapat paripurna, Selasa (21/3). BEM UI pun menyindir keras pengesahan Perppu Cipta Kerja itu menjadi Undang-Undang dengan mengunggah video berilustrasi Ketua DPR RI Puan Maharani yang berbadan tikus keluar dari balik gedung DPR RI di Senayan.

"DPR lagi-lagi memperlihatkan kebobrokannya melalui pengesahan Perppu Cipta Kerja yang jelas-jelas dinilai inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi," tulis akun Twitter BEM UI.

"Bagaikan tikus dengan watak licik yang melancarkan berbagai upaya oligarki, semakin terlihat bahwa DPR benar-benar tidak memihak pada rakyat," lanjutnya.

Video yang diunggah BEM UI tersebut awalnya menampakkan gedung DPR RI yang kemudian terbelah. Lalu muncullah dua ekor tikus dari dalam sana diikuti dengan gambar Puan berbadan tikus. Selanjutnya ada tulisan besar: KAMI TIDAK BUTUH DEWAN PERAMPOK RAKYAT.

Rekomendasi