Tim Editor
ERA.id - Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP Arsul Sani mengatakan, istilah cawe-cawe sangat mungkin ditafsirkan sebagai intervensi politik. Meski begitu, sebaiknya semua pihak tidak perlu terlalu khawatir dan berlebihan menanggapinya.
Hal tersebut merespons ucapan Presiden Joko Widodo yang mengaku bakal cawe-cawe politik di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Istilah cawe-cawe itu kan memang kemudian membuka ruang untuk ditafsirkan sebagai seolah-olah akan ada intervensi kekuasaan dalam proses pemilu," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
"Tetapi hemat saya, kita itu jangan juga kemudian terlalu khawatir, terlalu lebay. Karena bagaimanapun kita itu negara hukum, ada aturan," imbuhnya.
Menurutnya, maksud cawe-cawe yang dilontarkan Jokowi tidak bermaksud untuk mengintervensi proses pemilu. Melainkan hanya sebatas mengawal agar pesta demokrasi berjalan sesuai jadwal yang sudah ditentukan.
"Kalau saya memahami, yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu dalam konteks memastikan kan bahwa pemilu itu akan berlangsung on schedule, on time, dan kemudian juga terminimalisir keterbelahannya," kata Arsul.
Wakil Kektua MPR RI itu menambahkan, selama cawe-cawe yang dilakukan Jokowi tidak menabrak aturan, maka tidak perlu dipermasalahkan. Apalagi sampai dibanding-bandingan dengan gaya kepemimpinan presiden sebelumnya.
"Yang paling penting adalah, itu tadi ukurannya, apakah ada pelanggaran hukum, ada perlakuan diskriminatif apa tidak. Sepanjang itu tidak ada, ya itu anggap saja sebagai sebuah diskursus dalam alam demokrasi yang tidak perlu juka terus menerus kita kapitalisir," ucapnya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo bertemu dengan para pemimpin redaksi (pimred) media massa dan juga pegiat media di Istana Merdeka Jakarta.
Para pimred tersebut mengobrol dengan Presiden jokowi selama sekitar 2 jam dengan ditemani Menteri Serketariat Negara Pratikno dan juga Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Dalam pertemuan itu, Jokowi mengaku akan ikut cawe-cawe politik di Pemilu 2024. Namun, langkahnya ini bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan, melainkan untuk memastikan pembangunan di pemerintahannnya saat ini dilanjutkan oleh kepala negara berikutnya.
