Tim Editor
ERA.id - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani mengungkapkan adanya kendala saat menggelar acara pelepasan 1.500 pekerja migran Indonesia (PMI). Tempat acara mendadak dibatalkan sepihak lantaran mengundang bakal calon presiden (bacapres) dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo.
Menurutnya, acara pelepasan ribuan PMI itu akan digelar di salah satu gedung pemerintah. Namun karena dibatalkan sepihak, dia harus memindahkan tempat acara di salah satu hotel kawasan Kelapa Gading yang tak cukup menampung seluruh peserta.
"Saya sudah lapor ke Pak Ganjar tadi. Acaranya seharusnya tanggal 7 di salah satu gedung milik pemerintah. Karena gedung ini atau hotel ini tidak menampung. Tiba-tiba jam 7 malam pembatalan sepihak," kata Benny di acara pelepasan 1.500 PMI di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (9/11/2023).
Ditemui usai acara, Benny mengaku pihak gedung pemerintah itu melalukan pembatalan lantaran mengundang Ganjar.
"Ini gedung milik lembaga pemerintah dan sampai malam, jam 7 itu sebetulnya baik-baik saja situasinya. Tiba-tiba ada pembatalan dan menyebut karena alasannya kehadiran Pak Ganjar," ungkap Benny.
Namun dia tak mau mengungkapkan gedung tersebut milik instansi mana. Dia hanya menyebut yang menghubunginya untuk memberitahukan pembatalan itu adalah pimpinan dari sebuah badan lembaga.
"Pimpinannya, lembaga, badan lah badan," kata Benny.
Benny itu mengaku sempat berdalih bahwa acara yang digelarnya tidak ada unsur politik. Dia menjelaskan bahwa acara tersebut di bawah BP2MI dengan agenda pembekalan dan pelepasan para PMI.
"Saya mencoba jelaskan, tidak ada unsur politik dalam menghadirkan Pak Ganjar," ucapnya.
"Karena satu, acara acara pelepasan pembekalan kan kita selalu mengundang menteri, anggota DPR, ketua umum partai, kemudian tokoh-tokoh politik penting bangsa ini, kemudian bupati gubernur, menko pernah kita hadirkan juga, tidak ada unsur politik," tegas Benny.
Atas kejadian tersebut, Politisi Partai Hanura yang juga Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu menyesalkan sikap tersebut yang begitu saja membatalkan acara.
Padahal, meskipun Ganjar dicalonkan sebagai capres, tapi belum sah secara hukum karena belum ditetapkan oleh KPU RI. Begitu juga dengan kandidat lainnya.
Dia justru mencurigai lembaga pemerintahan itulah yang bermain politik dengan membatalkan tempat acara seharusnya berlangsung.
"Itu yang saya sesalkan. Artinya kan lembaga pemerintah tersebut politicing, itu yang membuat saya menyesal ya, sehingga kita ke sini dengan situasi yang memang tidak bisa menampung 1.500 (PMI)," pungkasnya.
