Cak Imin Tak Ikut Kampanye Akbar Perdana, Anies: Istirahat, Biar Fokus Debat Nanti Malam

| 21 Jan 2024 14:28
Cak Imin Tak Ikut Kampanye Akbar Perdana, Anies: Istirahat, Biar Fokus Debat Nanti Malam
Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengawali kampanye akbar di Lapangan Pinang, Tangerang, Banten, Minggu (21/1/2024). (Gabriella Thesa/ERA.id)

ERA.id - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan memulai kampanye akbarnya di Tangerang, Banten, Minggu (21/1/2024). Dia tak ditemani calon wakil presidennya, Muhaimin Iskandar.

Anies bilang, Cak Imin tak ikut turun ke kampanye akbar perdana di Tangerang karena sedang menyiapkan diri untuk berdebat nanti malam.

"Jadikan malam nanti ada debat, kita tentu menyesuaikan. Dan Gus Imin juga hari ini lebih banyak istirahat, biar nanti malam bisa fokus dengan baik," ucap Anies saat ditemui usai kampanye akbar.

Dia juga meyakini, Cak Imin malam sudah mengausai tema debat dan mampu membawa gagasan-gagasan perubahan.

"Jadi saya optimis, bahwa nanti malam rakyat indonesia akan ikut merasakan bahwa gagasan yang dibawa oleh pasangan Anies-Muhaimin adalah gagasan untuk memakmurkan semuanya," ucapnya.

Lebih lanjut, mantan gubernur DKI Jakarta itu juga tak khawatir dengan penampilan Cak Imin yang akan kembali berhadapan dengan cawapres nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka dan cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD.

Menurutnya, forum debat merupakan kesempatan bagi masyarakat memilih calon pemimpinnya. Tidak hanya soal gagasan, tapi juga bagaimana mengendalikan emosi saat berhadapan dengan pihak lain.

"Sebetulnya yang penting dalam debat itu kesempatan bagi rakyat untuk mendengar apa yang menjadi pikiran, gagasan, cara berpikir, termasuk cara mengendalikan emosi, pikiran, cara menyampaikan," ucap Anies.

Sebagai informasi, KPU RI kembali menggelar debat Pilpres 2024 yang hanya diikuti oleh tiga kandidat cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta pada Minggu (21/1) malam nanti.

Debat keempat Pilpres 2024 akan mengangkat tema energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Rekomendasi