Tim Editor
ERA.id - Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan menyambut baik ide capres Ganjar Pranowo untuk menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di DPR RI. Anies menyebut Koalisi Perubahan siap berkoordinasi dengan kubu pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 3 menyangkut hak angket itu.
Adapun Koalisi Perubahan terdiri dari beberapa partai pengusung Anies-Muhaimin Iskandar (AMIN), yakni Partai NasDem, PKB, dan PKS.
"Ketika kita mendengar akan melakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, Fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang besar," kata Anies di Posko Tim Hukum AMIN, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).
"Kami yakin bahwa Koalisi Perubahan, Partai NasDem, partai PKB, partai PKS akan siap untuk bersama-sama," sambungnya.
Anies yakin hak angket itu dapat terlaksana dengan baik. Sebab, dia menegaskan, pihaknya bakal menyiapkan data-data yang diperlukan.
"Jadi saya memandang dengan adanya inisiatif angket proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu," tegas Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan, pihaknya dan tim Ganjar-Mahfud akan bertemu untuk membahas upaya tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tidak berkomentar banyak mengenai hak angket tersebut. Dia hanya mengaku siap terlibat.
"Siap," ucapnya singkat.
Sebelumnya, Ganjar mengaku membuka komunikasi dengan kubu paslon AMIN untuk menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR RI.
Pengajuan hak angket tak bisa jika hanya dilakukan oleh partai politik pengusung Ganjar-Mahfud saja, yaitu PDI Perjuangan dan PPP. Namun, mereka membutuhkan dukungan dari partai pengusung kubu AMIN.
Dengan keterlibatan Partai NasDem, PKS, PKB, serta PDI Perjuangan dan PPP, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan oleh lebih dari 50 persen anggota DPR RI.
"Makanya, kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin," ujar Ganjar dikutip melalui keterangan tertulisnya, Senin (19/2/2024).
Dia menjelaskan, hak angket menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terkait dengan penyelenggaran Pilpres 2024 yang diduga penuh dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TMS).
