Tim Editor
ERA.id - Program makan siang gratis milik pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dibahas dalam sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024).
Merespons hal tersebut, cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD tak mempermasalahkannya. Dia beranggapan, pembahasan itu dilakukan hanya sebagai antisipasi apabila Prabowo-Gibran resmi dinyatakan sebagai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Ya ndak apa-apa, mungkin antisipasi kalau nanti diputuskan menang ini programnya. Mungkin saja itu, kan tidak apa-apa, masa mau protes sidang kabinet," kata Mahfud di Bentara Budaya Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).
Meski begitu, mantan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) itu tak setuju apabila dalam rapat tersebut sudah memasukan program makan siang gratis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN) 2025.
Menurutnya, kurang tepat jika program andalan Prabowo-Gibran sudah disusun dalam APBN 2025. Sebab, yang dapat menyusun APBN 2025 adalah pemerintahan saat ini, sedangkan makan siang gratis adalah program pemerintahan selanjutnya.
"APBN 2025? Ya mustinya kurang tepat. Karena APBN itu nanti kan ditetapkan oleh pemerintah sekarang, tetapi kalau yang mau masuk program makan siang gratis kan pemerintah baru," ucap Mahfud.
Dia menjelaskan, jika ingin program makan siang gratis masuk dalam APBN, maka baru bisa dibahas pada Juni 2025.
"Mustinya itu menjadi program pemerintah baru yang baru bisa masuk nanti di APBN perubahan 2025, Juni tahun 2025," imbuhnya.
Meski begitu, Mahfud enggan mempersoalkannya terlalu jauh. Dia meyakini pembahasan itu hanya sebatas masukan dari para menteri.
"Tetapi enggak apa-apa lah, itu mungkin hanya sumbangan saja. Tetapi kalau dari segi tahapan, itu mustinya ditetapkan oleh pemerintahan baru," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahill Lahadalia mengatakan, program makan siang gratis dibicarakan saat membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta.
"Tadi dibahas RKP, ini baru rapat awal saja. Membahas program-program prioritas Prabowo, termasuk di dalamnya adalah makan siang (gratis) tahap awal," kata Bahlil dikutip dari Antara, Senin (26/2/2024).
Dia mengatakan, pembahasan ini bukan untuk mendahului Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Pembahasan program makan siang gratis dalam RKP 2025 hanya sebatas untuk untuk mengantisipasi dan sebagai asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
"Ini hanya rancangan, simulasi saja, tahap awal kan boleh-boleh saja," terangnya.
Sementara Presiden Jokowi menyampaikan saat membuka rapat bahwa RKP dan Kebijakan Fiskal Tahun 2025 harus menjadi jembatan yang mengakomodasi program kerja presiden berikutnya.
"RKP tahun 2025 dan kebijakan fiskal adalah jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program presiden terpilih hasil Pilpres 2024," kata Jokowi dikutip dari Antara.
Demikian pula dengan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sebab, APBN 2025 akan dijalankan oleh presiden terpilih.
"Sambil menunggu hasil perhitungan resmi KPU, maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil pilpres, karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih," ujar Jokowi.
