Tim Editor
ERA.id - Calon presiden (capres) nomor urut satu, Anies Baswedan menyinggung soal etika di balik langkah pemerintah yang mulai membahas program makan siang gratis. Adapun program tersebut sebenarnya milik pasangan calon nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, niat pemerintah yang membuka ruang untuk mengakomodasi janji-janji kampanye pasangan calon yang terpilih perlu diapresiasi. Namun sebaiknya dilakukan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Pemerintah mau mengakomodasi itu baik. Tapi itu dimulai sesudah badan penyelenggara pemilihan umum memutuskan secara legal si A, si B, si C sebagai pemenang," kata Anies usai salat Jumat di Sunter Agung, Jakarta Utara, Jumat (1/3/2024).
"Nah sesudah itu maka pemerintah berdasarkan keputusan penyelenggara pemilu, memanggil pemenang, menanyakan apa programnya, apa yang harus dimasukan dalam RAPBN. Nah itu baik," imbuhnya.
Namun, jika KPU RI belum menetapkan siapa pemenangnya, tapi pemerintah saat ini sudah membahas bahkan melakukan simulasi program kerja milik paslon tertentu, menurutnya kurang etis.
"Tapi kalau belum ada ketetapan dan sudah dimulai (membahas program kerja paslon lain), ada persoalan etika lagi di sini," kata Anies.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, setiap kebijakan yang dibahas pemerintah harus berdasarkan landasan hukum.
"Kalau ditanya, apa dasar hukum diselenggarannya rapat membahas soal program. Dasar hukumnya adalah keputusan final. Tapi kalau tidak ada dasar hukum itu, malah jadi pertanyaan, apa dasar hukumnya," ucapnya.
Oleh karena itu, dia mengingatkan agar pemerintah jangan bekerja berdasarkan selera. Melainkan melihat aturan yang berlaku.
"Jadi semangatnya baik. tapi harus punya dasar hukum. Karena negara bekerja mengikuti aturan hukum. bukan menggunakan selera. Kalau pakai selera repot kita," kata Anies.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo membantah membahas program makan siang gratis milik Prabowo-Gibran secara spesifik dalam sidang kabinet paripurna pada Senin (26/2) lalu.
Dia mengaku hanya mengingatkan jajaran menterinya untuk memasukkan program presiden terpilih dalam rencana anggaran berikutnya. Sehingga nantinya presiden dan wakil presiden terpilih lebih mudah dalam menyusun anggaran.
"Tidak ada pembicaraan secara spesifik tadi mengenai yang disampaikan, apa? (program makan siang) iya," kata Jokowi usai membuka Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2).
Namun, pada Kamis (29/2), Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto justru menghadiri simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang.
Secara terang-terangan dia mengaku bahwa program ini perlu dilakukan simulasinya oleh pemerintahan sekarang.
