Tim Editor
ERA.id - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menginginkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dikembalikan seperti Pemilu 2009, yaitu sebesar 2,5 persen.
Hal itu merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas parlemen empat persen.
"PPP kalau ditanya masih tetap menggunakan angka PT kembali ke rumusan awal, yakni 2,5 persen. Tahun 2009, ketika parliamentary threshold pertama kali diterapkan di Indonesia itu angkanya 2,5 persen," kata Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi alias Awiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/3/2024).
Menurutnya, angka 2,5 persen sebagai syarat ambang batas parlemen itu tetap bisa menciptakan penyederhanaan partai politik di parlemen.
Contohnya, pada 2009 lalu jumlah partai politik di parlemen hanya ada sembilan partai saja. Begitu pula pada 2019 lalu juga jumlah partai politik yang lolos ke Senayan masih sama.
"Kalau tujuannya adalah penyederhanaan partai politik, 2009 jumlah fraksinya sembilan, hari ini jumlah fraksinya sama. 2014 jumlah fraksinya 10, jadi tidak jauh dari angka itu kalau melihat konfigurasi politik Indonesia," paparnya.
Selain itu, dia juga meyakini dengan menurunkan angka ambang batas parlemen menjadi 2,5 persen sudah pasti tidak akan ada suara masyarakat yang terbuang.
"Pertimbangannya adalah tidak ada suara yang terbuang, atau setidaknya meminimalisasi suara yang terbuang," kata Awiek.
"Kalau 2,5 persen itu angka suara masayrakat yang terbuang itu kan semakin kecil," imbuhnya.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutus ambang batas parlemen 4 persen suara sah nasional tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang dijamin UUD 1945. Keputusan ini akan berlaku untuk pemilu 2029 mendatang.
"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," tulis salinan putusan MK dikutip Kamis (29/2).
Dalam salinan putusan, MK menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hanya berlaku untuk pemilu 2024. Adapun pemilu selanjutnya, mulai dari pemilu 2029 dan pemilu selanjutnya.
"Konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan," tulis putusan tersebut.
