Tim Editor
ERA.id - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengungkapkan pihaknya bertekad meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia melalui peningkatan akses pendidikan tinggi kepada masyarakat.
"Nantinya akan menggunakan basis yang disebut dengan knowledge-based society (masyarakat yang berpengetahuan dan berpendidikan) di universitas-universitas Indonesia," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (4/2/2025), dikutip dari Antara.
Mendiktisaintek juga memaparkan beberapa isu yang akan menjadi tantangan Indonesia ke depan.
Ia menyebutkan sejumlah tantangan yang diperoleh melalui kajian World Economic Forum tahun 2023 lalu antara lain kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), generated disinformation (disinformasi yang dihasilkan AI), polarisasi sosial dan politik, serta perubahan cuaca ekstrem.
Namun, upaya meningkatkan SDM oleh Satryo tampak bertolak belakang dengan badai isu yang menerpa kementeriannya belakangan ini, di mana ia sendiri menjadi sasaran kritik para pegawainya di Kemendiktisaintek.
Sebelumnya, pada Senin (20/1/2025), ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendiktisaintek menggelar aksi damai di depan kantor Kemdiktisaintek.
Para peserta aksi menuding Satryo arogan, suka main tangan, dan memecat semena-mena pegawainya. Saking kesalnya, mereka bahkan meneriaki sang menteri yang hendak masuk mobilnya.
Selain itu, Kemendiktisaintek juga menerima protes dari para dosen gara-gara tak kunjung mencairkan tunjangan kinerja (tukin) mereka sejak 2020. Bahkan, menurut Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI), Kemendiktisaintek hanya menyediakan anggaran Rp2,5 triliun untuk membayarkan tukin kepada 30 ribu dosen, padahal seluruh dosen yang berada di bawah kementerian tersebut berjumlah 80 ribu lebih.
ADAKSI pun menuntut pemerintah untuk mencairkan semua tukin dosen tanpa terkecuali mulai dari 2020 hingga 2024.
"Kami minta semuanya dicairkan. Tidak cuma separuh, tidak hanya sepertiga. Semuanya harus dibayarkan," kata Ketua ADAKSI Pusat Anggun Gunawan di Jakarta, Senin (3/2/2025).
