Tim Editor
ERA.id - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Jansen Sitindaon menegaskan, partainya tak mau nasib Ibu Kota Nusantara (IKN) sama seperti proyek Hambalang.
Hal itu merespons soal kabar anggaran IKN diblokir dan dikaitkan dengan proyek Hambalang yang masih dicap sebagai dosa masa lalu Partai Demokrat.
Partai Demokrat berharap, pembangunan IKN tetap dilanjutkan. Dia mengingatkan banyaknya uang negara yang dikeluarkan untuk membiayai pembangunan calon ibu kota negara itu.
"Karena dalam setiap proyek itu sudah ada uang negara yang masuk didalamnya. Kalau dibiarkan atau diterbengkalaikan, uang yang masuk itu akan jadi terbuang percuma," ujar Jansen dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/2/2025).
"Jadi lebih baik proyek apapun dilanjutkan dan dimaksimalkan, berdasarkan kemampuan per keadaan sekarang," sambungnya.
Dia meminta semua pihak tak lagi membentukan pembangunan IKN dengan Hambalang. Terlebih sampai dikaitkan sebagai balas dendam politik.
"Itu bukan aliran kami. Yang lalu, biarlah berlalu," kata Jansen.
Dia menegaskan, Partai Demokrat saat ini merupakan bagian dari pemerintahan, maka sudah seharusnya mendukung apapun yang menjadi program dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Termasuk rencana melanjutkan pembangunan IKN.
"Kami akan berusaha untuk menyukseskan IKN, tentu saja berdasarkan kemampuan keuangan negara yang ada sekarang. Sehingga kepentingan lain juga jadi tidak terbengkalai khususnya yang terkait dengan program prioritas presiden di Asta Cita," katanya.
Terkait kabar anggaran IKN di 2025 diblokir, hal itu sudah diluruskan oleh Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Jansen memastikan pembangunan IKN akan tetap berlanjut setelah anggarannya dicairkan oleh Kementerian Keuangan.
"Soal kemajuan dan progres IKN tahun ini, tentu saja akan terjadi pasca dananya dicairkan dan atau blokirnya dibuka Kemenkeu, pasca pagu indikatifnya disahkan DPR," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan, belum ada realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebab semua anggaran 2025 masih diblokir, sehingga pihaknya belum bisa menyampaikan progres terkait IKN.
Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR, Kementerian PU hanya menyampaikan realisasi serapan anggaran untuk pembangunan IKN di tahun 2024.
"Realisasi anggaran IKN kayanya belum ada. Nanti saya bilang kan anggaran kita diblokir semua. Kok tanta progres kemana sih, anggarannya enggak ada," kata Dody di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2).
Beberapa waktu sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyetujui menggelontorkan anggaran sebesar Rp48 triliun untuk pembangunan IKN dalam lima tahun mendatang.
Pembangunan IKN kini memasuki tahap kedua. Pemerintah memfokuskan untuk menyelesaikan infratruktur legislatif dan yudikatif.
