Tim Editor
ERA.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan bantuan dana partai politik kepada Partai Gerindra. Jumlahnya mencapai Rp20 miliar.
Dana bantuan partai politik itu diserahkan oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta, Rabu (21/5/2025).
"Hari ini kami menerima bantuan yang menurut kami sangat besar nilainya, Rp20.071.345.000.000," kata Muzani.
Dia lantas berkelakar bahwa dana bantuan parpol dari pemerintah kepada partainya memang berjumlah sangat banyak. Namun menurutnya, masih belum cukup untuk menunjang kegiatan partainya.
"Bagi kami, Pak Bahtiar, ini nilai yang teramat besar. Meskipun kami tahu bahwa nilai itu belum juga cukup untuk menjadi kegiatan partai kami dalam tahun-tahun mendatang," kata Muzani.
Meski begitu, Partai Gerindra tetap berterima kasih kepada pemerintah yang sudah memberikan dana bantuan partai politik. Dasna tersebut akan digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan partai.
Menurutnya, jumlah dana bantuan partai politik yang diterima Partai Gerindra kali ini mengalami peningkatan dari tahun 2024. Di tahun lalu, partainya hanya memperoleh sekitar Rp18 miliar.
"Bagi partai politik, kami akan terus berusaha mempertanggungjawabkan semua akuntabilitas dengan cara akuntabilitas yang baik. Seperti yang tadi Pak Bahtiar katakan, se sen rupiah yang ini harus kita pertanggungjawabkan, apalagi nilai yang sangat besar," kata Muzani.
Ditemui usai acara, Muzani mengatakan bahwa dana bantuan partai politik yang diberikan pemerintah terhitung masih mencukupi untuk satu dua tahun mendatang.
Namun, menjelang tahun politik, tentu akan memerlukan dana yang lebih besar. Sebab kegiatan partai meningkat.
Muzani mengatakan, di tengah tahun politik itu biasanya partai-partai akan mencari sumber dana lainnya, di luar dari bantuan yang diberikan pemerintah.
"Mendekati pemilihan umum, partai politik memiliki eskalasi politik, eskalasi kegiatan yang lebih meningkat, yang lebih intensif, sehingga memerlukan biaya dan dana besar. Sehingga dana tersebut tentu saja, biasanya partai politik mencari sumber-sumber dari internalnya," kata ketua MPR RI itu.
