ERA.id - PDI Perjuangan mendesak pemerintah melakukan transformasi Polri. Hal ini bertujuan agar korps Bhayangkara tak digunakan sebagai alat politik.
Desakan tersebut merupakan salah satu poin rekomendasi eksternal hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP, yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakartai9 Senin (12/1/2026).
"Pemerintah untuk segera menjalankan transformasi Polri melalui penguatan akuntabilitas politik yang subtantif, guna memastikan kepolisian tegak lurus sebagai alat negara yang setia pada konstitusi, bukan pada kekuasaan jangka pendek," ujar Ketua DPD PDIP Aceh Jamaluddin Idham.
Selain itu, PDIP mendesak Presiden Prabowo Subianto memperketat mekanisme check and balances, melalui pengawasan parlemen yang lebih tajam dan pemberdayaan Kompolnas. Sehingga tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.
"Transformasi ini harus difokuskan pada pembersihan institusi dari anasir politik praktis, penghapusan 'dwifungsi jabatan sipil serta realokasi anggaran demi kesejahteraan personil POLRI yang bertugas di akar rumput, untuk menjamin POLRI yang profesional, humanis dan terpercaya," kata Jamaluddin.
\]\]]\]p]p]]p\\--