Tim Editor
ERA.id - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, menyindir Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, terkait Program Organisasi Penggerak (POP). Alasannya, program itu membuat lembaga pendidikan milik Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) gerah lalu memilih mundur.
Imin memperingatkan Nadiem, agar jangan melupakan sejarah dan mengenal dua ormas Islam tersebut. "Jadi apapun kebijakannya, jangan sampai pernah tidak melibatkan NU dan termasuk Muhammadiyah. Kalau enggak, kualat minimal yang terjadi," ujar Imin di Harlah PKB ke 22 di Jakarta, Kamis (23/7/2020).
Imin menegaskan, sejak awal Presiden Joko Widodo memilih Nadiem sebagai Mendikbud pun dia sudah setuju. Menurutnya, langkah Presiden Jokowi memilih Nadiem adalah langkah yang luar biasa, apalagi eks CEO Go-Jek itu dikenal sebagai sosok yang responsif terhadap kemajuan.
Wakil Ketua DPR RI ini juga menegaskan, bahwa dukungan yang diberikan untuk Nadiem tulus tanpa pamrih. Namun, dia meminta agar Nadiem juga jangan mengambil langkah sendiri tanpa mengajak NU dan Muhammadiyah berdiskusi.
"Karena sebelum Republik ini hadir. NU dan Muhammadiyah telah berkiprah banyak mencerdaskan kehidupan bangsa," tegas Imin.
Lebih lanjut, Imin juga menyinggug soal pemberian dana hibah dari Kemendikbud untuk dua yayasan dari perusahaan besar, Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation. Seharusnya, kata dia, yayasan besar tidak perlu dibantu tapi membantu.
"Yang kuat tidak usah dibantu APBN, bantulah yang lemah melalui APBN. Bukan yang kuat yang dibantu APBN," kata Imin.
Adapun Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif PBNU dan Majelis Pendidikan Dasar-Menengah PP Muhammadiyah menyatakan mundur dari kepesertaan POP sebagai bentuk protes. Meski dinyatakan lolos, mereka mempertanyakan proses seleksi Organisasi Penggerak yang dinilai tidak transparan. Sebab, dari 156 organisasi kemasyarakatan dan lembaga yang lolos, ada sejumlah lembaga besar seperti Tanoto Foundation dan Sampurna Foundation yang disebut-sebut masuk dalam program CSR.
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, mempertanyakan masuknya dua yayasan dari perusahaan besar, Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation, sebagai mitra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam Program Organisasi Penggerak (POP). Dua lembaga tersebut bakal mendapatkan hibah hingga Rp20 miliar per tahun.
"Kami tidak memungkiri jika program organisasi penggerak bisa diikuti oleh siapapun yang memenuhi persyaratan. Kendati demikian, harus digarisbawahi bahwa program Organisasi Penggerak juga merupakan upaya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya yang bergerak di bidang Pendidikan," kata Huda, Kamis (23/7/2020).
Dia menjelaskan, hasil seleksi POP banyak mendapatkan respons negatif dari publik. Buktinya, lembaga pendidikan milik PBNU dan PP Muhammadiyah mundur dari program tersebut. Padahal LP Ma’arif PBNU dan Majelis Pendidikan PP Muhammadiyah merupakan dua entitas dengan rekam jejak panjang di dunia pendidikan Indonesia.
“Pengunduran diri NU dan Muhammadiyah dari program ini menunjukkan jika ada ketidakberesan dalam proses rekruitmen POP,” tegasnya.
Untuk diketahui, Program Organisasi Penggerak merupakan salah satu program unggulan Kemendikbud. Program itu bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para guru penggerak untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan peserta didik. Dalam program ini, Kemendikbud akan melibatkan organisasi-organisasi masyarakat yang mempunyai kapasitas meningkatkan kualitas para guru melalui berbagai pelatihan.
Kemendikbud mengalokasikan anggaran Rp 567 miliar per tahun untuk membiayai pelatihan atau kegiatan yang diselenggarakan organisasi terpilih. Organisasi yang terpilih dibagi kategori III yakni Gajah, Macan dan Kijang. Untuk Gajah dialokasikan anggaran sebesar maksimal Rp20 miliar per tahun, Macan Rp5 miliar per tahun, dan Kijang Rp1 miliar per tahun.
