Seteru Golkar dan PDIP Bahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Panitia Kerja RUU Cipta Kerja di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (Dok. DPR)

ERA.id - Rapat Panita Kerja (Panja) DPR RI pembahasan lanjutan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja sempat panas. Anggota Panja fraksi PDIP Arteria Dahlan menduga RUU sapu jagat disusun oleh pihak swasta. Tudingan tersebut membuat fraksi Golkar sedikit meradang.

Anggota Panja fraksi Golkar John Kennedy Aziz menegaskan bahwa RUU Omnibus Law Cipta Kerja jelas produk pemerintah karena disertai Surat Presiden yang sudah pasti ditandatangani dan diketahui Presiden Joko Widodo.

"Tadi rekan kita Arteria menyampaikan, jangan-jangan RUU Omnibus Law ini bukan produk pemerintah? Ini memang seingat saya, dan saya ikut mendampingi ketika penyerahan ini, diserahkan oleh Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto), kebetulan ketum kami. Dan berdasarkan Supres, pasti ditandatangani oleh bapak Presiden," tegas John di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/8/2020).

John lantas meminta Arteria untuk mengklarifikasi pernyataannya yang menuduh RUU Omnibus Law Cipta Kerja buatan swasta.

Dia juga menyindir Arteria agar rutin mengikuti rapat sehingga mengetahui perkembangan dan tidak asal melontarkan pernyataan.

"Saya mohon klarifikasi dari tuan Arteria dari mana sumbernya itu disampaikan. Sebab, ini berbahaya," tegas John.

Kritik balik juga dilontarkan oleh Anggota Panja DPR RI Fraksi Golkar Firman Subagyo. Menurut dia, tak ada satu menteri pun yang berani melangkah tanpa seizin presiden.

Firman menyarankan pada Arteria Dahlan untuk menemui Presiden Jokowi dan membicarakan RUU Cipta Kerja itu.

"Berikan waktu kepada Pak Teri untuk ketemu Presiden. (Silakan) bicara langsung. Kalau bisa, kalau diterima, karena saya pernah mengalami itu," ujar Firman.

Menurut Firman, tak elok jika ada yang menuduh RUU Cipta Kerja itu disusun oleh pihak lain. Dia mengatakan, pembahasan RUU itu terbuka bagi siapa pun, termasuk swasta.

"Dalam prinsip pembahasan UU kita terbuka siapa pun. Tidak ada salahnya kalau sektor swasta berikan masukan. LSM aja kita terima. Perorangan kita terima. Apa salahnya?" kata Firman.

Mendapat serangan balasan, Arteria langsung membalas. Dia tak terima dituduh jarang masuk rapat dan dianggap membuat kegaduhan atas pertanyaannya.

"Saya keberatan dan, jujur, terintimidasi. Saya bertanya, dibilang menuduh. Saya bertanya, dibilang ini kan partai pemerintah, dikaitkan sama Pak Jokowi, disuruh juga bertemu Pak Jokowu. Kalau kita tidak boleh kritis dan bertanya, ya sudah, silakan saja. Saya tidak akan bicara lagi," kata Arteria.

Tag: dpr

Bagikan :