Dikebut DPR, Kapan Omnibus Law RUU Cipta Kerja Disahkan?

Ilustrasi (Gabriella Thesa/era.id)

ERA.id - Anggota Panitia Kerja (Panja) DPR RI Hendrawan Supratikno menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta kerja sudah hampir rampung. Ia meramal, RUU kontroversial ini akan disahkan sekitar bulan Oktober.

Sejauh ini, Panja sudah menyelesaikan lebih dari 6.000 daftar inventaris masalah (DIM) yang dibahas bersama perwakilan buruh dan pakar.

"Sudah 75 persen. Karena kurang lebih dari 8.000 DIM sudah diselesaikan sekitar 6.200 DIM," ungkap Hendrawan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Dengan telah diselesaikannya pembahasan 6.200 DIM, Hendrawan menyebutkan tinggal tersisa 1.800 DIM lagi yang harus diselesaikan. Jika berjalan lancar, politisi PDIP ini memastikan RUU sapu jagat tersebut bisa diselesaikan bulan depan lagi bila 'dikebut' tiap hari. "Maka perkiraan kita akhir September bisa kita selesaikan. Disahkan sebelum reses 9 Oktober 2020," kata Hendrawan.

Lebih lanjut, Hendrawan mengakui cepatnya pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini berkat rutinnya Panja menggelar rapat di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI selama masa reses.

Ia menjelaskan bagaimana 'ngebutnya' pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di meja Panja. Dalam sekali rapat, para wakil rakyat itu bisa menyelesaikan 100 DIM. "Kemarin selama masa reses rata-rata setiap kali pertemuan kita menyelesaikan 100 DIM," kata Hendrawan.

Meskipun ditentang banyak pihak dan memunculkan banyak perdebatan karena dianggap banyak masalah, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law sejauh ini sudah melebihi 75 persen. Itu artinya, RUU ini hampir disepakati.

"RUU Cipta Kerja ini pembahasannya sudah melebihi 75 persen. Tentu diharapkan dalam pembahasannya akan terus dilanjutkan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Rabu (12/8/2020). 

Pemerintah mengklaim, sudah ada kesepakatan antara pengusaha dan asosiasi pekerja. Airlangga pun mengapresiasi Apindo yang turut aktif dalam pembahasan RUU Cipta Kerja itu. Pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja pun telah menggelar rapat pembahasan beberapa waktu lalu.

Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan, pemerintah terus mendorong penyelesaian RUU Cipta Karya yang disebut telah dinanti-nanti oleh banyak pihak, termasuk para investor. Secara umum, menurut Airlangga RUU sapu jagat tersebut dapat mengurai 'benang kusut' perizinan investasi di Indonesia yang dikenal sangat berbelit.

 

Tag: dpr omnibus law

Bagikan :