PDIP Tuding 'Anarko' Biang Rusuh Demo UU Cipta Kerja, Sindir Gubernur

Asap tebal membumbung akibat kericuhan demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di dekat Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat. (Foto: Mazzini/voi.id)

ERA.id - PDI Perjuangan sangat prihatin atas terjadinya perusakan sarana publik dalam demonstrasi menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada 8 Oktober 2020 lalu. Aksi unjuk rasa itu berujung ricuh hingga menyebabkan sejumlah fasilitas umum rusak berat.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto lantas menuding kelompok anarko sebagai biang rusuh dalam aksi demo lalu. Kelompok itu juga dituduh sengaja membuat ricuh karena tak percaya dengan pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo.

"Anarko telah hadir dengan segala kepentingannya untuk merusak tatanan peradaban, merusak fasilitas publik, kedepankan budaya anarkis serta tidak percaya pada pemerintahan yang sah," ujar Hasto melalui keterangan tertulisnya, Minggu (11/10/2020).

Gambar kelompok Anarko sindikalis
Sejumlah remaja membawa bendera hitam dengan lambang Anarko-Sindikalisme. (Dok: doggovernment/Instagram)

Hasto juga menyindir adanya kepala daerah yang justru bersikap tenang melihat kotanya dirusak oleh kelompok anarko. Dia lantas membandingkannya dengan sikap tegas Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang meluapkan amarahnya kepada orang-orang yang merusak fasilitas umum di Kota Surabaya.

"Apa yang dilakukan oleh Bu Risma adalah sikap tegas melawan Anarko. Jadi kami heran, ada kepala daerah yang tenang-tenang melihat fasilitas publik milik rakyat dirusak oleh kelompok Anarko," kata Hasto.

Dia menegaskan, demokrasi Indonesia dibangun sebagai mekanisme penyelesaian konflik guna membangun konsensus. Termasuk dengan pembentukan UU Cipta Kerja yang dinilai untuk mengedepankan kepentingan rakyat.

"Jaman Pak Harto sebagai Presiden, undang-undangnya praktis tidak ada kontroversi. Undang-undang nampak baik. Namun karena hakekatnya kekuasaan otoriter, akhirnya menjadikan rakyat sebagai korban, begitu banyak rakyat meninggal akibat kekuasaan otoriter tersebut. Sementara Pak Jokowi sungguh-sungguh bekerja keras membawa kemajuan bagi bangsa," papar Hasto.

Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan pihaknya telah menahan 14 tersangka. Dia mengatakan, polisi menangkap mereka karena ada indikasi akan berbuat vandal.

"Diamankan karena bersama dengan para anarko yang kita amankan semuanya," kata Yusri, Sabtu (10/10/2020).

Tag: pdip hasto kristiyanto omnibus law RUU Cipta Kerja demo tolak omnibus law

Bagikan: