Viral Komodo, Anggota DPD NTT: Masa Pak Jokowi Tak Mampu Baca Pikiran Masyarakat NTT?

Tim Editor

Ilustrasi: Salah satu sudut kecamatan Komodo di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. (Foto: Marcella Oscar/Unsplash)

ERA.id - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Nusa Tenggara Timur Angelo Wake Kako menilai kunjungan kerja berulang kali dari Presiden Joko Widodo ke Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo hanya untuk melapangkan kepentingan bisnis pemodal besar.

Dalam pernyataan tertulis yang ia rilis Sabtu (31/10/2020) dan dilansir oleh ANTARA, Angelo memaparkan bahwa konsep kawasan pariwisata teranyar di Labuan Bajo belum menyentuh pariwisata berbasis komunitas untuk mendongkrak ekonomi masyarakat lokal NTT.

Angelo tak habis pikir kenapa pembangunan wisata super premium itu pertama-tama justru menghilangkan keaslian masyarakat dan kawasan yang sudah cocok dengan kehidupan komodo. Padahal, menurut dia, Presiden Joko Widodo sudah melihat sendiri kawasan itu lewat kunjungan kerja ke NTT.

Teranyar, Presiden Jokowi mengunjungi NTT pada 1 Oktober 2020 untuk meninjau pembangunan prasarana yang ada di Kampung Ujung, Labuan Bajo, Kecamatan Komodo.

"Masa pak Jokowi sering turun ke NTT tetapi tidak mampu membaca pikiran dan suasana batin masyarakat NTT? Ini saatnya untuk pikirkan ulang konsep pengembangan Taman Nasional Komodo yang lebih ekologis," ujarnya.

Angelo menambahkan pemerintah harus bertanggungjawab apabila komodo di TNK musnah dari habitatnya karena pembangunan wisata super premium.

Tak hanya itu, Angelo juga mengkiritik kebijakan pemerintah dalam mempersiapkan konsep KSPN Labuan Bajo yang tidak melihat secara komprehensif NTT secara lebih luas, terkait dengan arus distribusi barang dan jasa untuk menunjang kebutuhan pasar yang besar di kawasan tersebut saat ini dan masa datang.

"Coba dibuka datanya, berapa banyak kebutuhan pangan, misalnya, di Labuan Bajo yang diambil dari wilayah NTT? Jangan sampai NTT hanya punya nama, tapi yang mendapat keuntungan besar dari 'multi plier effect-'nya Labuan Bajo, itu daerah lain, itu yang tidak boleh," katanya.

Angelo mengingatkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah harus duduk bersama membahas persoalan tersebut karena harus ada unsur memaksa dari pemerintah kepada investor.

"Siapa pun yang hendak berinvestasi di Labuan Bajo agar harus membina dan memberdayakan masyarakat lokal NTT dan menjadikan mereka sebagai 'supplier' kebutuhan pangan," tegas Angelo.

Izin kelola usaha wisata di Labuan Bajo adalah PT Komodo Wildlife Ecotourism (KWE), PT Segara Komodo Lestari (SKL) dan PT Sinergindo Niagatama.

Ketiganya akan mengelola Pulau Rinca, Pulau Padar, Pulau Tatawa, dan Pulau Komodo dengan luas konsesi yang berbeda-beda.

Pembangunan wisata super premium TNK ditargetkan rampung pada akhir 2020 dan 2021, sebab Labuan Bajo akan menjadi tuan rumah agenda internasional G-20 dan ASEAN Summit 2023.

 
 

 

 

Tag: hewan dilindungi hewan langka Komodo

Bagikan: