Kemarin Warga Protes Harga Tiket Masuk Taman Komodo, Kini Jokowi Sampaikan Pesan Penting di NTT

| 21 Jul 2022 11:10
Kemarin Warga Protes Harga Tiket Masuk Taman Komodo, Kini Jokowi Sampaikan Pesan Penting di NTT
Presiden Jokowi usai meninjau Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu (30/3). (Setpres)

ERA.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pertumbuhan kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo setelah pembangunan sejumlah infrastruktur, harus turut meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Saya harapkan dengan tambahnya turis baik mancanegara maupun nusantara, Labuan Bajo menjadi semakin dikenal dan yang paling penting mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat NTT,” kata Presiden Jokowi saat meresmikan perluasan Bandar Udara Komodo Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Kamis (21/7/2022).

Presiden mengatakan pesona wisata yang dimiliki Labuan Bajo lengkap. Destinasi wisata tersebut, kata Presiden, sudah memiliki akses jalan yang memadai, pelabuhan, beragam destinasi wisata, hingga daya tarik yang tidak ada di belahan dunia manapun, yakni keberadaan satwa komodo.

“Labuan Bajo komplit, budaya ada, pemandangan sangat bagus, pantainya cantik, dan di dunia yang tidak ada, tidak ada di tempat lain, itu ada, yaitu komodo yang ada di Pulau Komodo dan Pulau Rinca,” ujarnya.

“Kekuatan inilah yang harus kita pakai untuk mensejahterakan rakyat di sini,” Presiden menambahkan.

Oleh karena itu, ucap Presiden, pemerintah akan terus memperbaiki fasilitas dan infrastruktur di Labuan Bajo. Infrastruktur tersebut, antara lain, penyempurnaan Bandara Komodo agar menjadi sarana konektivitas yang mampu menarik kunjungan wisatawan mancanegara.

“Menteri Perhubungan tadi sampaikan, runway-nya masih kurang. Kalau ditambah 100 meter, wide body (pesawat berbadan lebar) bisa masuk, ya tambah. Kalau tak bisa tahun ini, maksimal tahun depan harus selesai. Pesawat dengan penerbangan langsung dari mancanegara bisa langsung turun di Labuan Bajo,” kata Presiden Jokowi.

Dalam momen ini, Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, serta kepala daerah Gubernur NTT Viktor Laiskodat.

Harga tiket masuk Pulau Komodo diprotes

Sebelum Jokowi datang, Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat memprotes keras kenaikan harga tiket ke beberapa titik wisata dalam wilayah Taman Nasional Komodo (TNK), Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Kami mengajak pemerintah untuk mencermati kembali beberapa poin penting seputar rencana itu," kata Ketua Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat Rafael Todowela di hadapan Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, di Kantor Bupati Manggarai Barat, Senin (18/7/2022) silam.

Sambil berdemo, mereka bilang kebijakan pemerintah menaikkan tarif masuk sebesar Rp3,75 juta per orang untuk periode satu tahun yang berlaku mulai 1 Agustus 2022, sangat merugikan masyarakat Manggarai Barat dan NTT yang selama ini hidup dari sektor pariwisata.

Mereka berasumsi peningkatan harga tiket yang sangat mahal berpotensi menurunkan jumlah wisatawan yang datang ke Flores.

Pembangunan resor eksklusif di dalam kawasan konservasi, pengunjung yang terbatas, dan eksklusif, akan dicaplok perusahaan-perusahaan yang sudah diberi izin beroperasi di dalam kawasan TNK.

Kebijakan itu, katanya, dinilai mematikan mata pencaharian masyarakat yang umumnya berskala kecil dan menengah. Hal ini merugikan masyarakat pelaku pariwisata dan menghambat pemulihan ekonomi pascapandemi.

Alhasil kebijakan itu dianggap meminggirkan warga lokal karena adanya praktik monopoli bisnis pariwisata di tangan segelintir orang dengan memosisikan PT Flobamora dan para mitra bisnis lain untuk menjadi penguasa atas pariwisata di Pulau Komodo dan Pulau Padar.

"Kunjungan berbasis kuota yang dikuasai PT ini sangat berpotensi merugikan para pelaku pariwisata setempat, karena akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat," kata dia.

Atas beberapa catatan kritis itu, Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat mendesak pemerintah membatalkan pemberlakuan tiket Rp3,75 juta.

Rekomendasi