Tim Editor
ERA.id - Politikus PDIP Adian Napitupulu belakangan 'rajin' mengkritik Menteri BUMN Erick Thohir. Terbaru, Adian Napitupulu menyoroti pernyataan Erick Thohir alam program bincang-bincang bersama wartawan senior Karni Ilyas di Channel Youtube Karni Ilyas Klub.
Lalu apa alasan Adian kerap 'menyentil' Erick Thohir? Ia menduga Erick sedang mempersiapkan tim sukses sebagai capres 2024 di jajaran petinggi BUMN. Ia melihat banyak kroni bos Mahaka Grup itu diangkat menjadi petinggi perusahaan pelat merah.
"Yang Erick Thohir bilang bukan balas budi, tapi upaya cenderung upaya penyiapan tim pemenangan 2024," katanya kepada ERA.id, Rabu (4/11/2020).
Ia mengungkapkan banyak relawan Jokowi dan aktivis 98 belum terakomodir padahal sudah direkomendasika sendiri oleh Presiden Joko Widodo, tapi Erick tak menggubrisnya.
"Kenapa demikian? karena yang direkomendasikan, tidak masuk. Itu sebabnya ada banyak nama calon komisaris tidak diakomodir," sambungnya.
Ia juga menyindir pernyataan Erick Thohir soal komisaris BUMN titipan Jokowi. Sebagai seorang Presiden, Jokowi menurutnya memang berhak menitipkan nama, apalagi dari kalangan yang berjuang dalam memenangkannya dalam Pilpres lalu.
"Benar (Presiden) cuma menitipkan, tapi (Presiden) bukan menentukan," ucapnya.
Sebelumnya, Adian mengkritik keinginanan Erick agar nanti Kementrian BUMN tidak lagi menerima dana dari APBN tapi cukup 1 persen dari pembagian deviden.
“Menurut saya ini pernyataan berbahaya yang bisa merubah negara menjadi Perusahaan yang di biayai oleh laba usaha semata-mata. Ini bukan pernyataan main-main, ini pernyataan yang keluar dari mulut seorang menteri yang tentunya tidak bisa dianggap remeh," kata Adian dalam keterangannya, Selasa (3/11).
Baiknya, Erick Thohir mempelajari bahwa mengelola negara itu bukan hanya sekedar berapa angka uang tapi di dalamnya ada mekanisme konstitusi dan kontrol melalui Parlemen sehingga penentuan anggaran kementerian juga harus persetujuan DPR dan Pemerintah bukan main asal ambil 1 persen laba BUMN.
Adian juga menilai pernyataan ini menunjukan bahwa Menteri BUMN benar benar tidak memahami apa itu APBN yang di atur dalam konstitusi, tidak mengerti tentang tata kelola negara dan BUMN sebagai badan usaha milik negara bukan Negara Milik Badan Usaha.
“Saya tidak tahu apa maksud dari Pernyataan Erick Thohir, apakah pernyataan yang lahir dari ketidak mengertian atau dari kesombongan sebagai menteri yang mengelola asset terbesar," ucapnya.
