DPR 'Sentil' Pemerintah Soal Banyak Rumah Sakit 'Open PO' Vaksin COVID-19

Tim Editor

Netty Heryawan (Dok. Instagram netty_heryawan)

ERA.id - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyoroti beberapa rumah sakit yang sudah melakukan 'komersialisasi' vaksin COVID-19 dengan cara pre-order. Padahal, kata dia, tingkat keampuhan, kebermanfaatan dan kehalalan dari vaksin-vaksin itu belum bisa dibuktikan.

"Bagaimana pemerintah mengatur ini?" kata Netty melalui keterangan tertulis, Selasa (15/12/2020).

Netty lantas meminta pemerintah agar menggunakan strategi komunikasi yang jelas dan transparan dalam pengadaan vaksin COVID-19. Menurutnya, jangan sampai sejumlah rumah sakit yang menawarkan sistem pre-order vaksin beranggapan bahwa mereka memiliki otoritas mengadakan vaksin lalu mengabaikan partisipasi dari rakyat

Pemerintah, kata Netty, harus mampu menjelaskan kepada masyarakat mengenai dua program vaksinasi yang ditawarkan yaitu gratis dan berbayar.

"Harus jelas, clear dan transparan kepada publik. Mengapa ada vaksin program dan vaksin mandiri, ada yang gratis dan ada yang berbayar,  berapa harga yang akan dipungut dari masyarakat, berapa harga beli vaksin, bagaimana keamanannya, kapan program vaksinasi dilakukan," katanya.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI pun meminta pemerintah belajar dari pengalaman sebelumnya di mana  komunikasi yang buruk, kurang tepat, dan tidak sinkron akhirnya malah menimbulkan kegaduhan publik.

"Alih-alih menurunkan kurva pandemi, justru muncul public distrust terhadap pemerintah karena kesimpangsiuran informasi soal vaksin," ucapnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Vaksin COVID-19 Bambang Heriyanto, menjelaskan bahwa skema vaksinasi COVID-19, baik program pemerintah maupun mandiri, masih dalam tahap penyelesaian oleh pemerintah. PT Bio Farma (Persero) pun belum melaksanakan sistem pre-order untuk produk vaksin COVID-19.

"Saat ini, Bio Farma masih mengembangkan sistem yang akan digunakan untuk pemesanan pre-order vaksinasi COVID-19 khususnya untuk jalur mandiri. Hingga saat ini belum ada ketentuan maupun pengaturan teknis dari pemerintah terkait hal tersebut," sebut Bambang, Minggu (13/12/2020).

Saat ini, kata Bambang, rumah sakit klinik dan fasilitas kesehatan layanan penyedia layanan vaksinasi COVID-19 masih dalam proses didaftarkan dan diverifikasi melalui asosiasi-asosiasi resmi, demikian disebutkan lewat rilis tertulis tersebut.

"Bio Farma menghimbau kepada penyedia layanan kesehatan untuk menunggu pengumuman resmi pemerintah terkait petunjuk teknis pelaksanaan pemesanan pre-order vaksinasi COVID-19 jalur mandiri," katanya.

Seperti diketahui, sejumlah rumah sakit sebelumnya telah mengumumkan informasi pre-order vaksin COVID-19 melalui kanal media sosial. Dua di antaranya adalah RSU Bunda Jakarta dan RS Universitas Islam Indonesia (UII).

Di akun @rsubundajakarta sendiri, pada Sabtu (12/12/2020), terdapat unggahan yang berisi informasi 'pra registrasi' vaksin COVID-19. Di situ disebutkan bahwa "pelaksanaan vaksin, jenis vaksin, dan harga menunggu keputusan dari Pemerintah."

 

Tag: pks dpr covid-19 vaksin covid-19 komersialisasi vaksin COVID-19

Bagikan: