Tim Editor
ERA.id - Sinyal perombakan alias reshuffle Kabinet Indonesia Maju semakit menguat seiring dengan beredarnya kabar Presiden Joko Widodo akan memanggil sejumlah calon menteri ke Istana mulai hari ini, Selasa (22/12/2020).
Merespon kabar tersebut, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut reshuffle adalah hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden. Namun, sebelum memutuskan, Jokowi harus memastikan calon menteri pilihannya kompeten dan bersih dari korupsi.
"Monggo, hak Pak Jokowi reshuffle atau angkat Menteri baru. Tapi pastikan kompeten dan tidak korupsi," ujar Mardani saat dihubungi, Selasa (22/12/2020).
Untuk itu, PKS menyarakankan agar mantan Wali Kota Solo itu menggandeng kembali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membantu melihat rekam jejak. Menurut Mardani, melihat rekam jejak seorang calon menteri sangat penting terlebih di tengah pandemi COVID-19 yang membutuhkan banyak kebijakan yang tepat sasaran.
Mardani menambahkan, rakyat sudah layak dan sepantasnya mendapatkan seorang menteri yang tak hanya bisa bekerja, tapi juga bersih dan jujur.
"KPK bisa diajak untuk melihat rekam jejak para calon menteri. Rakyat sedang susah, cari (menteri) yang bisa segera bekerja dan bersih serta jujur," tegasnya.
Seperti diketahui, santer terdengar Jokowi akan segera melakukan reshuffle kabinet. Terlebih setelah ditinggalkan dua orang menterinya, yaitu eks Menteri Sosial Juliari Batubara dan eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo akibat kasus korupsi.
Informasi yang beredar, setidaknya ada enam kementerian yang dirombak, diantaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, hingga Kementerian Perdagangan.
Sejumlah nama pengganti pun mulai mencuat, salah satunya adalah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang disebut-sebut akan menggantikan Juliari Batubara sebagai menteri sosial. Ada pun Risma dan Juliari merupakan kader PDIP.
Jokowi sebelumnya juga pernah menggandeng KPK dalam memilih menteri pada 2014 lalu. Namun cara tersebut tidak lagi digunakan Jokowi di periode kedua.
