Tim Editor
ERA.id - Pernyataan anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning yang menolak vaksin COVID-19 ramai dibicarakan. Ia juga turut mengkritik alasan Presiden Jokowi menunjuk Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan (Menkes) menggantikan Terawan Agus Putranto.
Menanggapi itu, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa maksud pernyataan Ribka adalah mengingatkan garis kebijakan politik kesehatan yang seharusnya kedepankan kepentingan dan keselamatan masyarakat.
"Mbak Ribka Ciptaning menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Jangan sampai pelayanan kepada rakyat, seperti yang nampak dari pelayanan PCR, di dalam praktek dibeda-bedakan," kata Hasto dalam ketrangan tertulis yang diterima ERA.id, Rabu (13/1/2021).
Hasto lantas menyinggung biaya tes PCR yang menurutnya mahal dan cenderung memberatkan bagi rakyat kecil. "Bagi yang bersedia membayar tinggi, hasil PCR cepat sedangkan bagi rakyat kecil seringkali harus menunggu 3 hingga 10 hari, hasil PCR baru keluar."
Komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik oleh Ribka Ciptaning. Sebab pelayanan kesehatan untuk semua, dan harus kedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan.
Berbeda dengan kadernya, Ribka, yang menolak disuntik vaksin COVID-19, Hasto menegaskan bahwa PDIP mendukung program vaksinasi pemerintah.
"Vaksin untuk rakyat sangat penting. Ini sikap Partai. Dalam keputusan Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan tsb sikap fraksi PDI Perjuangan DPR RI juga mendukung. Kritik agar pelayanan publik tidak dikomersialisasikan adalah bagian dari fungsi DPR di bidang pengawasan," kata Hasto.
Hasto menambahkan, mengingat pemberian vaksin ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan juga muncul pro kontra, maka sebaiknya komunikasi dan sosialisasi tentang vaksin dilakukan dengan masif, guna mencegah berbagai bentuk penyesatan informasi.
"Penjelasan secara komprehensif tentang vaksin sangatlah penting. PDI Perjuangan akan membantu melakukan komunikasi dan sosialisasi ke rakyat terhadap pentingnya vaksin," tutup dia.
