Tim Editor
ERA.id - Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning dirotasi dari Komisi IX ke Komisi VII. Hal itu diketahui dari Surat Fraksi PDIP DPR Nomor 04/F-PDIP/DPR-RI/2022 tertanggal 18 Januari 2021 yang salinannya diterima era.id, Selasa (19/1/2021).
Ribka pun membenarkan kabar tersebut dan saat ini sudah mulai aktif di Komisi barunya. "Iya (dirotasi), ini sudah di Komisi VII," ujar Ribka saat dihubungi wartawan, Selasa (19/1/2021).
Ribka mengaku tak tahu apa alasan Fraksi PDIP merotasinya. Menurutnya, hal itu harus ditanyakan langsung kepada pimpinan fraksi. Dia hanya mengatakan, baru mendapatkan surat rotasi pada Senin (18/1) dan langsung bertugas di Komisi VII.
"Tanya pimpinan fraksi, aku nggak tahu. Tahu-tahu kemarin sore ada surat di kantor dipindahkan hari ini," kata Ribka.
Meskiun dirotasi, Ribka mengaku tak ada masalah. Hanya saja dia merasa tergelitik karena dipindahkan ke Komisi VII yang membidangi isu energi, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup. Sementara latar belakangnya adalah seroang dokter.
Untuk diketahui, Ribka sudah berada di Komisi IX yang membawakan isu kesehatan dan ketenagakerjaan selama 17 tahun. Dia juga tercatat pernah menjadi pimpinan di Komisi IX.
"(Dirotasi) senyum-senyum aja sambil ketawa-ketawa, lucu juga ya dokter urus minyak dan listrik. Biasa urus orang sakit dan rumah sakit, sekarang harus belajar naik tangga betulin lampu mati," kata Ribka.
Sebelumnya, Fraksi PDIP DPR RI melakukan rotasi terhadap sejumlah anggota. Salah satunya adalah Ribka Tjiptaning yang dipindahkan dari Komisi IX ke Komisi VII. Kemudian ada nama Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus dipindahkan menjadi anggota Komisi II.
Johan Budi Sapto Pribowo yang berada di Komisi II pindah menjadi anggota Komisi III. Marinus Gea dari Komisi III menjadi Komisi XI. Serta, Gilang Dhielafararez dari Komisi VI menjadi Komisi III.
Sebelum dirotasi, Ribka sempat membuat pernyataan yang kontroversial menolak vaksinasi Covid-19 dalam rapat Komisi IX bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Sehari setelah pernyataan itu dilontarkan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto meluruskan. Hasto menilai, pernyataan Ribka bentuk kritik bahwa negara tak boleh berbisnis dengan rakyat. Ribka sendiri mengaku ditegur partai setelah memberikan pernyataan menolak vaksin tersebut.
