Wacana Vaksin untuk Kalangan Korporat

| 15 Jan 2021 06:34
Wacana Vaksin untuk Kalangan Korporat
Ilustrasi Vaksin (NYPOST)

ERA.id - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membuka kembali rencana pemberian vaksin COVID-19 secara mandiri alias berbayar. Namun vaksinasi ini bukan untuk perorangan, melainkan untuk kalangan pekerja.

Budi mengatakan, rencana vaksin mendiri tersebut baru dimulai apabila program vaksinasi COVID-19 untuk tahap awal yaitu tenaga kesehatan dan pekerja di sektor kesehatan sudah dilakukan.

"Mulainya (vaksin mandiri) nanti setelah mandatory vaccine untuk health workers sama public workers itu sudah diberikan. Jangan langsung di depan. Yang kedua, itu tidak boleh untuk individu, tapi bolehnya untuk korporasi," kata Budi dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/1).

Meskipun perusahaan dibolehkan untuk membeli, pemerintah akan memberikan syarat yaitu vaksin COVID-19 yang dibeli oleh perusahaan harus diberikan kepada seluruh karyawan. Tidak boleh hanya diberikan kepada jajaran pimpinan saja.

Budi menambahkan, pengadaan vaksin mandiri ini sebaiknya tidak diadakan oleh pemerintah, melainkan oleh pihak swasta. Dengan catatan, vaksin COVID-19 yang dibeli dari swasta harus harus sesuai dengan yang diizinkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Ini sebaiknya pengadaannya di luar pemerintah aja. pengadaannya bisa dilakukan oleh swasta dan mereka bisa pengadaan sendiri, yang penting, yang penting, vaksinnya harus ada di WHO, harus di approve oleh BPOM," kata Budi.

Selain itu, data penerima vaksin dari perusahaan harus dilaporkan kepada pemerintah. Hal ini untuk mencegah ketumpangtindihan data serta untuk memonitor efek samping akibat vaksinasi atau KIPI.

"Saya nggak mau nanti datanya berantakan lagi. Jadi tetap sistem satu data harus pakai datanya kita untuk monitoring KIPI," kata Budi.

Meski begitu, Budi menegaskan rencana ini masih didiskusikan dan belum final. Dia mengatakan, pemerintah berupaya melaksanakan program vaksinasi secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

"Itu belum final, masih dalam diskusi karen kami takutnya sensitif kalau misalnya tidak ditata dengan baik," pungkasnya.

Rekomendasi