Satu Juta Kasus Corona di Depan Mata, Konsistensi Pemerintah Dipertanyakan

Tim Editor

Ilustrasi (Ilham/era.id)

ERA.id - Kasus Covid-19 di Indonesia semakin mendekati angka 1 juta kasus mengingat per tanggal 25 Janurari kemarin sudah mencapai 999.256 kasus.

Saat ini, pemerintah masih memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Di Jakarta, upaya pembatasan ini disebut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat.

Berubah-ubahnya istilah dan peraturan membuat masyarakat semakin sulit memahami bagaimana sebenarnya arah pengendalian penanganan COVID-19 di Indonesia. Pandemi yang awalnya diperkirakan berakhir dalam 1 tahun, tetapi kenyataannya setelah 1 tahun, tanda-tanda berakhirnya pandemi belum dapat diprediksi. 

"Melihat kondisi Indonesia yang tembus 1 juta kasus COVID-19, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap upaya pembatasan sosial saat ini karena tampaknya masih belum efektif untuk mengendalikan jumlah kasus, jelas Akademisi dan praktisi klinis, DR. dr, Ari Fahrial Syam, kepada ERA.id, Selasa (26/1/2021).

Caption

 

Menurut Ari Fahrial Syam, jumlah kasus aktif juga masih tinggi yakni diatas 150.ribu kasus sehingga membuat ketersediaan berbagai fasilitas kesehatan, seperti ruang isolasi dan ICU menjadi sangat terbatas, sebagian bahkan menyampaikan bahwa kapasitas ruangan sudah digunakan lebih dari 90 persen. 

Kondisi ini membuat pasien-pasien yang menunggu ruangan juga menumpuk di IGD, terutama pada beberapa RS rujukan di kota-kota besar, seperti Jakarta. Bahkan kita sudah juga mendengar ada pasien yang meninggal di IGD karena tidak sempat  masuk ICU.

Beberapa hal yang membuat angka peularan Covid-19 masih tinggi menurut Ari Fahrial Syam adalah:

Jalanan masih macet

"Melihat status PSBB ketat, saya sendiri merasakan bahwa tidak ada perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Kemacetan masih terjadi di jalan-jalan yang saya lalui, baik saat pulang maupun pergi, walaupun tidak separah seperti saat sebelum pandemi," katanya. 

Ia mengaku sedikit punya harapan ketika di malam tahun baru beberapa kota melakukan penjagaan yang ketat, polisi dan tentara turun ke jalan turun menjaga masyarakat tidak berkumpul dan efektif. 

"Kenapa kondisi penjagaan yang ketat ini tidak terus dipertahankan terutama pada malam hari, agar kita bisa mengurangi kasus dulu, rem dan gas harus benar-benar diterapkan," kata Ari. 

Gonta-ganti Istilah

Mengenai istilah PSBB atau PPKM saat ini, Ari tidak mau berandai-andai, tetapi memang dari awal istilah lockdown atau karantina wilayah seperti tabu untuk digunakan atau dijalankan. 

"Saya juga tidak ingin membandingkan dengan negara lain, tetapi kita bisa melihat bahwa beberapa negara, sebut saja Australia atau China sudah berhasil mengendalikan pandemi ini. Secara umum peningkatan jumlah kasus harian juga semakin turun di belahan negara lain. Kita masih ingat dulu dulu ada  istilah OTG, ODP dan PDP yang berganti menjadi suspek, kontak erat dan konfirmasi," jelasnya.

Law enforcement yang Lemah

Berbeda dengan negara lain Ari melihat law enforcement atau penegakan hukum di Indonesia kita masih lemah. Memang beberapa media kadang kala meliput penegakan hukum yang dilakukan untuk para pelanggar protokol kesehatan. Tetapi, memang tampaknya penegakan hukum tidak dilakukan secara masif dan konsisten.

"Sedihnya pelanggar protokol Kesehatan dilakukan oleh para tokoh politik atau tokoh masyarakat yang harusnya menjadi health influencer malah sebaliknya memberi contoh yang tidak baik kepada masyarakat," ucap Ari.

Bencana Alam Bikin Warga Mengungsi

Saat Indonesia sedang berjuang untuk menekan angka COVID-19, di awal tahun 2021, Indonesia mengalami berbagai musibah besar, antara lain banjir besar di 11 kabupaten di Kalimantan Selatan dan gempa bumi Mamuju.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan dalam akun Twitter-nya bahwa pada periode Januari 2021 ini telah terjadi 201 bencana dan sebagian besar adalah bencana banjir, yaitu 136 kasus. 

Musibah ini menyisakan tempat-tempat pengungsian. Berdasarkan data dari BNPB, ada 1.677.133 penduduk yang menderita dan terpaksa mengungsi. 

"Terus terang, kita bisa melihat sendiri bahwa agak sulit menerapkan protokol kesehatan kepada para korban bencana di pengungsian. Di satu sisi, kita juga bisa melihat bahwa daya tahan tubuh mereka rentan mengalami penurunan, mengingat stres akibat kehilangan atau kerusakan harta benda, kondisi istirahat yang tidak optimal, dan makan minum yang juga terganggu karena tinggal di pengungsian," katanya.

Vaksinasi Terkendala Registrasi

Saat ini proses vaksinasi COVID-19 sudah berjalan, walaupun pencapaian jumlahnya masih rendah dan ada masalah pada proses registrasi para calon penerima vaksin sehingga vaksin yang sudah ada di tangan terpaksa belum bisa disuntikkan.

Dok. BPMI

 

Hal ini tampaknya sudah disadari oleh Kemenkes dan terlihat upaya-upaya yang dilakukan untuk memperpendek proses ini agar pemberian vaksin dapat dilaksanakan dengan cepat sehingga jumlah kasus COVID-19 di masyarakat dapat ditekan. 

"Walaupun begitu, masyarakat harus tetap konsisten dalam melaksanakan protokol kesehatan khususnya 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak," sambung Ari.

Selain itu, Dokter Spesialis Penyakit Dalam di RS Islam Cempaka Putih ini merasa miris karena masih ada masyarakat yang menyebarkan hoaks mengenai rasa tidak percaya bahwa virus COVID-19 ini ada di sekitarnya. Padahal sudah ratusan dokter dan tenaga Kesehatan yang meregang nyawa karena Covid-19 bahkan puluhan guru besar gugur karena Covid-19. 

 

Tag: Satgas COVID-19 satu juta kasus covid 19

Bagikan: