Tim Editor
ERA.id - Presiden Joko Widodo menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi ketua program penurunan angka stunting.
"Ini baru saja diputuskan 2-3 hari yang lalu bahwa BKKBN akan menjadi ketua pelaksanaan dalam penanganan penurunan angka stunting," ujar Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Kemitraan Program Bangga Kencana BKKBN di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/1/2021).
Jokowi mengatakan, dalam program ini dia memberi target kepada BKKN untuk menurunkan angka stunting hingga 14 persen pada tahun 2024 mendatang. Adapun menurut Jokowi angka stunting pada tahun 2019 sudah turun hingga 27,6 persen dari yang sebelumnya pada tahun 2014 menyentuh angka 37 persen.
Berkaca dari hasil penurunan angka stunting sebelumnya, Jokowi meyakini target yang dia berikan sekarang kepada BKKBN bukanlah sebuah angka yang sulit untuk diwujudkan. Asalkan dijalankan dengan manajemen yang baik.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menambahkan, persoalan stunting di Indonesia harus mendapat perhatian serius. Sebab, diperkirakan angka stunting akan mengalami kenaikan di tengah adanya pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Jokowi meminta BKKBN bekerja serius untuk mencapai target tersebut.
"Angka stunting kita di 2019 masih di 27,6 persen. Angka ini diperkirakan akan naik karena pandemi di 2020 dan saat ini. Jadi target 14 persen di 2024 bukan target enteng tapi kalau kerja serius, lapangan dikuasai, bekerja sama, berkolaborasi. Saya kira penurunan stunting bisa dilakukan secara signifikan," kata Jokowi.
"Sekali lagi bukan angka mudah tapi saya meyakini kalau di lapangan dikelola dengan manajemen yang baik, angka ini bukan angka yang sulit," imbuhnya.
Adapun dalam progam tersebut, BKKBN akan bertugas mengoordinasikan seluruh kementerian dan lembaga dalam memberantas stunting. Mereka akan mengawasi program dan anggaran penanganan stunting di berbagai instansi. Alasannya, kata Jokowi, karena BKKBN yang memiliki infrastruktur organisasi sampai ke bawah.
"Kegiatan-kegiatan itu nanti akan dikoordinasi menko PMK dan ketua pelaksananya ada di kepala BKKBN (Hasto Wardoyo). Artinya apa BKKBN memegang kendali pencegahan stunting mulai saat ini," pungkasnya.
