Tim Editor
ERA.id - Presiden Joko Widodo mengritik pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang berlangsung sejak 11 Januari hingga 25 Januari 2021. Menurutnya, PPKM berjalan tak efektif karena implementasi di lapangan tidak tegas dan konsisten.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas dengan sejumlah menteri di Istana Bogor pada Jumat (29/1)
"Kita harus ngomong apa adanya, ini (PPKM) tidak efektif. Diimplementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten. Ini hanya masalah implementasi," ujar Jokowi seperti dikutip dari video pembukaan rapat yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (31/1/2021).
Jokowi juga mengatakan, akibat PPKM yang berjalan tak efektif menyebabkan perekonomian dalam negeri menurun, tapi angka kasus COVID-19 kian naik.
Padahal yang diharapkan adalah ketika ekonomi memburuk, setidaknya jumlah kasus COVID-19 menurun. "Ada PPKM ekonomi turun. Sebetulnya nggak apa-apa, asal COVID-nya juga turun. Tapi ini ndak," tegas Jokowi.
Untuk itu, Jokowi memerintahkan jajaran Kabinet Indonesia Maju untuk mengkalkulasi dan menghitung ulang mengenai kebijakan PPKM. Dia menekankan, pemerintah harus segara menemukan fomula yang pas untuk menangani pandemi COVID-19 di Indonesia.
Jokowi bilang, tak mudah menemukan formula kebijakan yang tepat di Indonesia. Dia menekankan, formula 'lockdown' yang dilakukan sejumlah negara pun terbukti tak mempan menekan laju penularan COVID-19.
"Memang formula standar itu nggak ada, negara lain juga enggak ada formula standar apa itu enggak ada, yang bener yang mana enggak ada. Yang lockdown kan juga eksponensial juga," kata Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi juga menginstruksikan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas agar dalam penerapan kebijakan berikutnya turut terlibat dan intens berada di lapangan untuk memberikan contoh kedisiplinan serta sosialisasi dengan melibatkan para tokoh masyarakat dan agama mengenai protokol kesehatan sebagai bagian dari kebijakan pembatasan itu.
"Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi," kata Jokowi.
Selain memperbaiki PPKM, Jokowi meminta penanganan COVID-19 dimaksimalkan dengan program vaksinasi COVID-19.
"Saya kira setelah itu kita harapkan di Februari ini betul-betul kita kepung dengan vaksinasi," kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi menyebut mobilitas masyarakat masih saja tinggi, padahal sudah ada kebijakan PPKM yang dilakukan pemerintah untuk menekan laju penularan COVID-19. Akibatnya, sejumlah daerah yang menerapkan PPKM, angka kasus positif COVID-19 justru meningkat.
"Sebetulnya esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas. Namanya saja kan pembatasan kegiatan masyarakat kan," kata Jokowi.
"Tapi mobilitas juga masih tinggi, karena kita memiliki indeks mobility-nya ada. Sehingga di beberapa provinsi COVIDnya tetep naik," tegasnya.
Jokowi lantas meminta jajaran menteri koordinator (menko) terkait untuk turut melibatkan sebanyak-banyaknya pakar dan epidemiolog. Keterlibatan dan kerja sama para pakar bersama pemerintah nantinya diharapkan akan menghasilkan desain kebijakan yang lebih baik dan komprehensif.
"Saya ingin Menko, ajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiolog, sehingga dalam mendesign kebijakan itu betul-betul bisa lebih komperhensif."
Selain itu, dia juga meminta jajarannya untuk turun ke lapangan dan menyiapkan cara-cara praktis untuk mengingakan masyarakat, khususnya dalam menjalankan protokol kesehatan.
Menurutnya, pemerintah harus memiliki aturan yang sederhana supaya pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat tersampaikan.
"Ini memang harus kerja sesimple mungkin, sesederhana mungkin tapi betul-betul ada di lapangan di provinsi-provinsi yang sudah kita sepakati," kata Jokowi.
Sebelumnya, melalui Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa kegiatan PPKM akan diperpanjang hingga 8 Februari 2021.
PPKM masih diprioritaskan untuk daerah-daerah di Pulau Jawa dan Bali. Adapun dalam PPKM jilid kedua yang diberlakukan mulai 26 Januari sampai 8 Februari 2021 ini difokuskan pada tujuh wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang diprioritaskan.
