Tim Editor
ERA.id - Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah, khususnya para wali kota dan wakil wali kota, untuk tidak ragu menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro jika dirasa perlu. Dia menegaskan PPKM Mikro tidak akan merusak pertumbuhan ekonomi.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2021 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/2/2021).
"Lockdown skala mikro, micro lockdown ini tidak merusak pertumbuhan ekonomi, tidak merusak kegiatan ekonomi masyarakat karena yang kita lockdown adalah dalam skala Kelurahan, RW, RT," kata Jokowi seperti dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (11/2/2021).
Oleh karenanya, kata Jokowi, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan zonasi penyebaran COVID-19 hingga di wilayah terkecil seperti desa, RT, dan RW. Menurutnya, PPKM mikro merupakan kebijakan yang paling memungkinkan untuk ekonomi.
Sebabnya, yang dilakukan pembatasan dengan ketat atau lockdown hanya wilayah terkecil. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi secara nasional tidak akan terganggu dan kegiatan ekonomi masyarakat pun masih tetap bisa berjalan.
"Enggak bisa lagi satu kota langsung di lockdown, melihat proses yang dilakukan negara lain, me-lockdown seluruh negara, me-lockdown satu provinsi, satu kota ekonominya jatuh. Jadi hati-hati mengenai ini," kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga meminta pemerintah dearah tidak hanya sekadar mengingatkan masyarakat untuk mematuhi 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) saja. Tapi juga mulai melakukan gerakan membagi-bagikan masker, mengingat masih banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membeli masker.
Lebih lanjut, Jokowi mendorong pemerintah daerah lebih menggencarkan 3T (testing, tracing, dan treatment). Dia meminta pemerintah daerah tegas melaksanakan 3T di lapangan.
Misalnya, jika ada salah satu warga terkonfirmasi positif COVID-19, dia meminta agar langsung diisolasi sambil bekerja sama dengan Kemenkes, BNPB, TNI, dan Polri. Hal ini, kata Jokowi, untuk mencegah terjadinya lockdown yang lebih luas lagi.
"Jangan sampai yang terkena virus (COVID-19) hanya satu orang dalam satu RT yang di lockdown seluruh kota. Jangan sampai yang terkena virus misalnya satu kelurahan yang di lockdown seluruh kota, untuk apa," kata Jokowi.
Sedangkan untuk treatment atau isolasi mandiri, Jokowi meminta agar para wali kota benar-benar memperhatikan soal penyediaan obat-obatan untuk penanganan COVID-19, ketersediaan kamar di rumah sakit, hingga tenaga kesehatan. Dia mengingatkan agar daerah tidak ragu meminta bantuan kepada pusat jika dirasa sudah mulai kesulitan.
"Jangan ragu kalau memang dirasa kurang, jangan ragu untuk meminta bantuan dari pemerintah pusat TNI maupun Polri," kata Jokowi.
Seperti diketahui, pemerintah telah menerapkan PPKM berbasis mikro sejak 9 Februari hingga 22 Februari di tujuh provinsi di Pulau Jawa dan Bali.
PPKM berbasis mikro ini bertujuan untuk menekan angka laju penyebaran dan penularan COVID-19. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah melakukan sistem zonasi hingga tingkat RT dan RW.
