Perjalanan Karier Sinyo Harry Sarundajang, Dubes RI untuk Filipina yang Meninggal Dunia karena Sakit

| 13 Feb 2021 19:50
Perjalanan Karier Sinyo Harry Sarundajang, Dubes RI untuk Filipina yang Meninggal Dunia karena Sakit
Sinyo Harry Sarundajang meninggal dunia (Dok. Wikipedia)

ERA.id - Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk Filipina Sinyo Harry Sarundajang meninggal dunia pada Sabtu (13/2/2021) dini hari. Kabar duka ini dimuat oleh akun Twitter @KBRI_Manila.

Dr. Drs. Sinyo Harry Sarundajang dikabarkan meninggal dunia karena sakit setelah sempat di rawat di Rumah Sakit Siloam, Jakarta. Pria 14 Januari 1945 ini tutup usia pada usia 76 tahun.

Saat ini jenazah akan disemayamkan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta. Setelah itu, mendiang diterbangkan ke Manado pada Senin (15/2/2021) untuk disemayamkan di Rumah Kelurga Sarundajang Laoh Tambuwun, Winangun, Sulut.

Sinyo Harry Sarundajang sendiri merupakan pria kelahiran Kawangkoan, Minahasa. Dikutip dari Wikipedia, ia mengawali karier sebagai Kepala Biro Pemerintahan Setda Sulut pada 1977.  Dia juga pernah menjabat Pj Sekretaris Wilayah Daerah Minahasa pada 1978, Kepala Biro Penyelenggaraan Pemilu Sulut pada 1981, serta Sekda Minahasa pada 1983.

Tak sampai di situ, kariernya di pemerintahan terus berkembang. Wali Kota Bitung dijabatnya pada 1986, disusul dengan penjabat Wali Kota Bitung pada 1990. Selepas itu, Sinyo Harry Sarundajang menjadi staf ahli Mendagri bidang strategis pada 2000.

Pada 2002-2003 Sinyo Harry menjabat sebagai kepala daerah kemudian berlanjut  sebagai penjabat Gubernur Maluku. Dia juga pernah menjabat Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri pada 2001-2005, Lalu penjabat Gubernur Maluku Utara 2002. Sinyo Harry Sarundajang juga pernah menduduki kursi Gubernur Sulut selama dua periode, yakni 2005-2010 dan 2010-2015.

Selepas berkarier di pemerintahan, Sinyo Harry Sarundajang terpilih menjadi anggota Dewan Pers pada 2016-2019. Jabatan terakhirnya adalah Duta Besar RI untuk Filipina merangkap Kepulauan Marshall dan Palau, dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada Februari 2018.

Rekomendasi