Tim Editor
ERA.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengusulkan agar TNI menempatkan personel Bintara Pembina Desa (Babinsa) ke daerah-daerah yang dinilai rawan stabilitas nasional.
Misalnya, kata Tjahjo, Babinsa ditempatkan di desa-desa bekas basis Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DI/TII).
"Ini kami sampaikan kepada Aspers (Asisten Personel Panglima TNI Marsda TNI Diyah Yudanardi) TNI untuk Babinsa (ditempatkan) di daerah-daerah yang rawan stabilitas. Bisa di desa-desa apakah itu dulu basis PKI kah, basis DI/TII. Saya kira perlu hal semacam ini," ujar Tjahjo dalam acara Penghargaan Pelayanan Publik Lingkup Polri yang disiarkan di kanal YouTube Kementerian PANRB, Selasa (16/2/2021).
Namun, politisi PDI Perjuangan ini tak menjelaskan secara rinci di mana saja desa-desa yang menjadi basis eks PKI dan DI/TII sehingga perlu menempatkan personel Babinsa.
Selain itu, Tjahjo juga mengusulkan kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit untuk mengerahkan personel Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Bintibmas) di tiap-tiap desa. Hal ini merupakan permintaan Presiden Joko Widodo supaya Polri mampu menggerakan dan mengorganisir masyarakat.
"Maka SOTK Polri kami kebut ini pak Kapolri. Kami juga membuat surat kepada bapak kemarin, setidaknya bagaimana kalau setiap desa itu ada Bintibmas," kata Tjahjo.
Tjahjo juga meminta Kapolri memperbanyak fasilitas Kepolisian Sektor (Polsek) jumlahnya di daerah-daerah padat penduduk. Selain itu, dia juga mengusulkan agar Kepolisian Resor (Polres) ditingkatkan tipenya, khususnya di kawasan-kawasan wisata yang ada di Indonesia.
"Polsek-polsek yang daerah-daerah padat penduduk, sudah kami sampaikan diperbanyak polseknya. Kemudian, penambahan peningkatan Polres. Saya sudah keliling ke daerah-daerah tujuan wisata seprti Labuan Bajo, di Toba itu Polresnya ditingkatkan tipenya," pungkasnya.
