Tim Editor
ERA.id - Ekonom senior, Rizal Ramli kembali mengingatkan janji Jokowi saat jadi Gubernur DKI Jakarta. Salah satunya soal penanganan banjir di Ibu Kota yang menurut Jokowi lebih mudah diatasi saat dirinya menjadi presiden.
Rizal pun mengunggah potongan interview Jokowi berdurasi 1 menit dengan salah satu stasiun televisi swasta. Di situ Jokowi menyebut bahwa penanganan banjir di Ibu Kota memerlukan peran pemerintah pusat.
"Banjir di Jakarta ini, airnya kan tidak berasal dari Jakarta. Airnya berasal dari provinsi yang lain, dari atas. Dan nggak mungkin kita menyelesaikan sendiri," kata Jokowi.
"Kemudian juga 13 sungai yang ada di Jakarta, sungai-sungai besar seperti Ciliwung, Pesanggrahan, Angke, Sunter, dan yang lain-lainnya itu adalah kewenangannya di pemerintah pusat."
"Sehingga pengatasan banjir ini harus bersama-sama. Pemerintah pusat, DKI, dan yang ada di provinsi lain. Percuma juga sungai di sini dinormalisasi tetapi yang diatas tidak ada penghutanan kembali, reboisasi, penghijauan, sehingga serapan air ke bawah semakin banyak. Semuanya memang harus terintegrasi."
Rizal pun mengingatkan Jokowi yang saat ini sudah dua periode menjadi presiden yakni terkait penanganan banjir Jakarta. "Lho Pemerintah pusat kemana aja?" kata Rizal di akun Twitternya, kemarin.
Ia lantas menyebut bahwa tidak adanya konsistensi antara visi, strategi, personalia, dan implementasi dari pemerintah pusat saat ini.
"Kekuasaan punya, tapi kemampuan untuk memanfaatkan kekuasaan utk selesaikan masalah minim. Tidak ada konsistensi antara visi, strategi, personalia dan implementasi. Janji berjibun, pelaksanaan payah," tambah Rizal.
Seperti diketahui, saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi mengatakan permasalahan kemacetan dan banjir di Jakarta akan mudah teratasi jika dia menjadi presiden.
Seorang presiden, menurut dia, akan mudah mengatur dan memerintahkan kepala daerah di kawasan Jabodetabek untuk bekerja sama. Ia lantas menilai, Pemprov DKI tidak akan bisa menanggulangi kemacetan dan banjir tanpa bantuan daerah lain. Sebab salah satu sumber penyebab terjadinya dua masalah klasik Jakarta tersebut juga berasal dari daerah-daerah penyangganya.
"Seharusnya lebih mudah (mengatasi kemacetan) karena kebijakan transportasi itu harusnya tidak hanya Jakarta, tapi juga Jabodetabek. Itu seperti halnya dengan masalah banjir, kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (24/3/2014), seperti dikutip dari kompas.com.
Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca ekstrim kembali terjadi pada 23-24 Februari 2021. Dari prediksi sebelumnya, hujan ekstrim turun di Jakarta dan sekitarnya pada Sabtu (20/2) hingga menyebabkan banjir di 113 RW dengan 342 RT di seluruh Jakarta.
Berdasarkan data dari BPBD hingga Minggu (21/2) pukul 15.00, terdapat 15 RW, dengan terdiri dari 29 RT yang masih terdampak, dari total 30.470 RT yang ada di Jakarta, atau 0,095 persen. Angka tersebut menurun jika dibandingan kemarin, Sabtu (20/2) wilayah terdampak sempat mencapai 113 RW, terdiri dari 342 RT.
Sementara jumlah pengungsi saat ini sebanyak 1.332 jiwa dari 384 KK, semuanya dari wilayah Jakarta Timur. Angka tersebut juga telah menurun dari kemarin yang mencapai 3.311 jiwa pengungsi, tersebar di 44 lokasi pengungsian.
Kemudian, dilaporkan juga ada lima orang meninggal dunia akibat banjir. Plt Kepala BPBD DKI Jakarta Sabdo Kurnianto mengatakan empat di antara korban itu adalah anak-anak dan satu pria lanjut usia (67 tahun).
"Korban merupakan lansia 67 tahun berjenis kelamin laki-laki yang terkunci di dalam rumah, di Jatipadang, Jakarta Selatan. Selain itu, empat anak-anak, terdiri dari tiga anak laki- laki di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat yang hanyut terseret arus banjir saat sedang bermain, dan satu anak perempuan usia tujuh tahun yang tenggelam di Jakarta Barat," ucap Sabdo.
